Dengan potensi produksi sampai 16 juta meter kubik per tahun, kata Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan, saat pemberian penghargaan dan peresmian industri primer hasil hutan kayu di Kudus, Senin, kontribusi hutan rakyat di Jawa yang luasnya mencapai 2.799.181 hektare cukup signifikan terhadap kebutuhan kayu nasional.
"Hutan rakyat memiliki peluang dan potensi yang sangat besar dalam memajukan industri kehutanan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, memperbaiki kualitas lahan, Kesuburan tanah dan tata air," ujarnya.
Untuk itu, menurut dia, Kementerian Kehutanan menargetkan pengembangan hutan rakyat ini di lahan milik masyarakat, adat, dan lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang terlantar.
Pada kesempatan itu, menteri mengharapkan industri primer hasil hutan kayu mampu memberikan harga yang ekonomis kepada produk dari hutan rakyat, sehingga membangkitkan semangat rakyat untuk menanam pohon kembali.
Menhut juga meminta kalangan industri pengolahan kayu untuk memperluas dan memperbanyak investasi dengan membagikan bibit serta membina dan rakyat dalam kegiatan penanaman dan pemeliharaan tanaman kayu.
Dengan cara itu, niscaya investasi industri pengolahan kayu akan maju, bahan baku lebih lestari, dan masyarakat sejahtera secara berkeadilan, katanya.
Sementara itu, Direktur salah satu industri yang memperoleh penghargaan, PT Albizzia Sinar Lestari Indah, Fuad AQ, meminta pemerintah untuk bisa mendukung terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat. Kementerian Kehutananan, katanya, harus jeli melihat pasar kayu rakyat yang dikuasai industri skala besar.
"Pemerintah diharapkan ikut menciptakan iklim usaha yang sehat dengan menjaga agar industri skala besar dengan modal kuat dengan tidak mempermainkan harga pembelian bahan baku kayu yang bisa memukul industri skala kecil," katanya.
Dia juga berharap pemerintah bisa membantu pembukaan pasar ekspor dengan tujuan negara-negara non tradisional. Selain itu, pemerintah diharapkan bisa memperlancar administrasi peredaran kayu bulat dari hutan rakyat.
"Kenyataannya pengangkutan kayu rakyat masih sulit dan banyak pungutan. Pemerintah seharusnya bisa mengatur pembebasan pungutan, sehingga angkutan kayu rakyat tidak berbeda dengan mengangkut komoditas rakyat lain seperti jagung atau hortikultura," katanya.
Pada kesempatan tersebut, menteri juga menyampaikan penghargaan Wana Lestari kepada PT Djarum Kudus yang menyediakan bibit pohon kayu maupun pohon kehidupan kepada masyarakat di Jawa Tengah.
"Penghargaan ini saya harapkan dapat memacu dan menambah semangat perusahaan ini untuk terus memperbaiki lingkungan dan merehabilitasi hutan dan lahan kritis, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Upaya yang dilaksanakan perusahaan rokok ini juga diharapkannya dapat menjadi bola salju di kalangan pengusaha untuk membantu memperbaiki lingkungan, melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR).
(T.A027/M012/P003)
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2010
