"Sepanjang kerugian biaya pelanggan R1 tidak dibebankan ke pelanggan lain, silahkan saja. Tetapi kalau dipindahkan ke pelanggan lain, itu hanya menambah persoalan saja, tidak menyelesaikan masalah," kata Effendi Simbolon di gedung DPR Senayan Jakarta, Senin.
Sebelum Dirut PT PLN Dahlan Iskan melontarkan gagasan untuk mengratiskan listrik bagi masyarakat miskin atau golongan R1 atau 450 VA. Selama ini beban biaya untuk pelanggan golongan R1 ini sebesar Rp1,4 triliun per tahun.
Namun Effendi mengatakan wacana mengratiskan listrik R1 tersebut belum disampaikan secara resmi oleh pemerintah. Karena itu tambahnya komisi VII belum mau memberikan tanggapan.
"Saya perlu sampaikan bahwa isu gratis itu muncul spontan dari saudara Dahlan yang merasa frustasi dengan begitu kendala yang ada di manajemen PLN," kata Effendi.
Namun tambah Effendi seharusnya rasa frustasi Dirut PT PLN itu diarahkan ke pemerintah karena tidak segera menyelesaikan persoalan ini.
"Kalau Dahlan menantang DPR itu salah alamat harusnya kepada presiden (SBY) dan pemerintah agar segera memberikan solusi terhadap permasalahan di PLN ini, tidak lantas membebaskan pelanggan R1," kata Effendi.
Menurut Effendi untuk membebaskan listrik R1 tidak semudah yang dibayangkan. Apalagi tambahnya kalau beban biaya pelanggan di R1 itu hanya akan dipindahkan ke pelanggan lain.
"Ini hanya menambah karut marut permasalahan listrik," kata Effendi.
Menurut Effendi untuk persoalan ini harus dikaji betul bagaimana mekanismennya dan begitu juga aturannya.
(T.J004/R010/S026)
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2010
