"Sedikitnya jumlah ahli hukum internasional yang dimiliki Indonesia juga telah menjadikan kepentingan nasional sering dirugikan oleh pemikiran barat yang cenderung Eropasentris," katanya di Yogyakarta, Senin.
Menurut dia, kurangnya pemahaman dan ahli hukum internasional telah menyebabkan Indonesia menjadi korban penggunaan hukum internasional oleh negara maju.
"Oleh karena itu, permasalahan dan hukum internasional perlu ditinjau dari perspektif Indonesia," kata dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) itu.
Ia mengatakan, untuk menjaga keutuhan Indonesia sebagai negara kepulauan diperlukan ahli hukum internasional bidang kelautan. Di era perdagangan bebas saat ini juga diperlukan ahli hukum perdagangan internasional.
"Di era globalisasi masyarakat perlu memahami pentingnya hukum internasional. Selama ini, hukum internasional tidak berpihak kepada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia," katanya.
Menurut dia, pemahaman yang menyangkut masalah dan hukum internasional perlu disebarkan dengan bahasa yang sederhana sehingga semua elemen masyarakat dapat berkontribusi dalam penjagaan keutuhan Indonesia.
"Hukum internasional penting untuk dipelajari dan dipahami karena kajian itu memang melingkupi semua kebutuhan hidup masyarakat dunia," katanya.
Ia mengatakan, selama ini sebagian masyarakat berpendapat jika hukum internasional hanya dikaitkan dengan perang.
"Padahal, kajian itu memiliki cakupan yang cukup luas, seperti perlindungan lingkungan, kesehatan, pencegahan penyakit, hak asasi manusia, kelautan, pendidikan, dan perdagangan," katanya.
(ANT/S026)
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2010
