"Kami menyambut baik adanya Komite Ekonomi Nasional karena saya yakini akan melakukan kajian terhadap aspek-aspek dalam perekonomian saat ini di Indonesia, dan kemudian melakukan review atau memberikan rekomendasi," ujarnya seusai rapat kerja dengan panja perpajakan di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa malam.
Ia menyakini komite independen yang terdiri dari akademisi, praktisi, pebisnis, maupun dari birokrat ini akan memberikan masukan serta analisis dan mungkin Kementerian Keuangan akan diundang untuk mendengarkan analisis serta masukan yang obyektif.
"Saya yakini itu adalah suatu komite yang independen dan nanti akan memberikan masukan dan mungkin akan melakukan analisis dan kita mungkin diundang untuk mendengarkan analisisnya. Itu merupakan masukan objektif, dan saya yakini kalau dilihat dari individu-individu yang ada justru akan mempunyai kredibilitas yang baik," ujarnya.
Menkeu juga mengakui saat ini diperlukan banyak ahli ekonomi yang dapat memberikan analisis dan kajian ekonomi dalam memajukkan perekonomian Indonesia.
"Kita memerlukan begitu banyak ahli yang kemudian melakukan kajian tentang, misalnya bagaimana memperbaiki penerimaan negara, bagaimana menjaga ekonomi makro kita supaya tumbuh secara kuat, berkesinambungan dan seimbang. Itu saya pikir baik sekali," ujarnya.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menugaskan kepada Komite Ekonomi Nasional, delapan hal yang perlu ditelaah dan segera diberikan rekomendasi.
Yang pertama, Kepala Negara meminta agar KEN menelaah postur dan skema APBN sebagai salah satu alat utama pemerintahan dan mendorong pengurangan hutang luar negeri secara jangka panjang.
"Yang kedua, `economic connectivity`, domestik ekonomi, domestik market, sehingga bisa timbul perdagangan dalam negeri yang bagus. Beri rekomendasi bagaimana `grand design economic connectivity` termasuk `national logistic`," kata Presiden.
Berikutnya berturut-turut, upaya pemerintah untuk mencapai pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan, pengurangan kemiskinan, pengurangan pengangguran dan lapangan kerja, ketahanan pangan dan air, ketahanan energi dan bagaimana `policy` yang dikembangkan agar sumber pembiayaan dalam negeri semakin besar dan kuat seraya mengurangi beban hutan luar negeri.
Komite Ekonomi Nasional, dibentuk melalui Perpres nomor 31 tahun 2010. Menurut Menko Perekonomian Hatta Rajasa saat menyampaikan laporan kepada Presiden dalam acara yang juga dihadiri oleh Wakil Presiden Boediono itu, anggota komite nasional terdiri atas 24 tokoh dari berbagai bidang dan latar belakang.
"Ke-24 orang tersebut terdiri atas kalangan akademisi, pelaku usaha dan pemerhati ekonomi yang kredibel," kata Hatta.
Komite Ekonomi Nasional diketuai oleh Chairul Tanjung, Wakil Ketua Chatib Basri dan Sekretaris Aviliani.
Anggota KEN terdiri dari Nina Sapti Triawati, Umar Juoro, Christianto Wibisono, John A Prasetyo, Faisal Basri, TP Rahmat, Siti Hartati Murdaya, James T Riady, Raden Pardede, Jisman S Simanjuntak, HS Dillon, Peter Gontha, Hermanto Siregar, Chris Canter, Ichsan Tanjung, M Syafii Antonio, Syarif Cicip Sutardjo, Erwin Aksa, Sandiaga Uno dan Purbaya Yudhi Sadewa.
Komite Ekonomi Nasional dan Komite Inovasi Nasional akan bertugas hingga akhir masa tugas kabinet Indonesia Bersatu II yaitu Oktober 2014.(*)
(Ant/R009)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2010
