"Dari fraksi kita, akan melihat ada dasar hukumnya tidak, kalau tidak ada aturannya ya dibuat dulu, disepakati dulu, baru kemudian hal itu kan dibicarakan dulu dengan pemerintah yang akan melaksanakan, kalau sinyalnya positif baru kita bicara besaran angka," katanya ketika dihubungi ANTARA, Rabu.
Ia mengatakan, usulan dari DPR nantinya tetap akan ditentukan oleh pemerintah karena pemerintah pelaksana dalam pembangunan di daerah.
Ia mengatakan setelah respon dari pemerintah tersebut, maka pembahasan baru akan dilakukan oleh Komisi XI dengan pemerintah. Hal ini sesuai bidang tugas komisi XI terkait pembentukan APBN.
Ia mengatakan, dirinya tidak setuju bila dana aspirasi yang kini berganti nama menjadi program percepatan dan pemerataan pembangunan daerah melalui kebijakan pembangunan kewilayahan berbasis daerah pemilihan memiliki semangat DPR untuk membawa dana ke daerah.
"Semangatnya haruslah pemerataan pembangunan," katanya.
Ia menambahkan, bila nantinya dana tersebut untuk program pemerataan pembangunan maka seharusnya tidak berdasarkan daerah pemilihan sebab hal itu tidak menunjukan pemerataan tetapi justru membuat kesenjangan.
"Bagaimana terjadi pemerataan bila daerah pemilihan terbanyak di Jawa, akibatnya justru semakin tidak merata, jadi ini perlu dikaji lagi," katanya. (*)
(T.M041/R009)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2010
