"Kita perlu menjaga daya saing ekspor, dan jaminan pasokan gas serta listrik itu merupakan catatan penting untuk menjaga daya saing kita agar bisa terus melakukan diversifikasi ekspor," katanya dalam rapat kerja gabungan dengan Komisi IV, VI, VII, DPR RI, di Jakarta, Rabu.
Mendag mengatakan, keperluan gas untuk pabrik pupuk tidak saja terkait swasembada pangan namun juga industri pengolahan produk pertanian yang sedang didorong pertumbuhan dan ekspornya.
"Untuk industri yang berbasis agro dan mineral kita ingin banyak di tingkat pengolahan, jadi butuh gas dan listrik," ujarnya.
Ia menambahkan, saat ini komposisi ekspor Indonesia sekitar 80 persennya merupakan ekspor nonmigas, sedangkan sisanya berupa minyak dan gas.
"Kami punya tugas melaksanakan diversifikasi ekspor. Sumber devisa ekspor kita sudah banyak beralih dari migas ke nonmigas sekarang 20 sampai 23 persen saja tergantung harga komoditi," tuturnya.
Sebelumnya, pada sekitar tahun 1980-an porsi ekspor migas masih sekitar 60 persen.
Pada kesempatan itu, anggota Komisi VI DPR, Aria Bima, meminta ketegasan pemerintah untuk tidak mengekspor gas dan mengutamakan pasokan gas untuk industri strategis di dalam negeri seperti pupuk.
"Ekspor gas dinomorduakan saja, kalau perlu nomor lima saja," ujarnya.
Aria mengatakan, saat ini industri domestik sangat membutuhkan dukungan untuk bersaing dengan produk impor yang mudah masuk seiring berlakunya perjanjian perdagangan bebas dengan beberapa negara seperti China dan India.
"Industri diketahui beroperasi di bawah kapasitas terpasangnya, sementara pabrik pupuk juga belum ada kepastian pasokan gas," tuturnya.(*)
(E014/R009)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2010
