"Padahal ini berimplikasi pada banyak hal. Sebelum, berbicara pencabutan subsidi, biaya produksi harus transparan," kata Ali Masykur Musa dalam diskusi bertajuk "Subsidi untuk Siapa?", di Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan, transparansi ini diperlukan karena berimplikasi pada berapa kemampuan negara untuk memproduksi BBM-nya.Juga berimplikasi berapa sebetulnya kemampuan pemerintah untuk memberikan subsidi BBM pada masyarakat.
Ditambahkannya, transparansi biaya produksi migas ini juga diperlukan agar para investor migas yang akan masuk tidak maju mundur atau tidak ragu-ragu.
"Mereka para investor ragu untuk berinvestasi, karena mereka tidak tahu berapa sebetulnya biaya produksi migas ini," ungkap Ali Masykur yang juga Ketua DPP PKB.
Ali Masykur Musa menegaskan pihaknya setuju BBM untuk masyarakat disubsidi. "Hanya saja subsidinya harus jelas, harus tepat pada sasaran," kata Ali Masykur.
Dicontohkannya, subsidi BBM layak diberikan pada transportasi umum, nelayan serta pengojek motor.
Pada kesempatan yang sama, Dr Pri Agung Rakhmanto, pengamat energi menegaskan bahwa sampai saat ini pemerintah jika ditanya soal biaya produksi migas yang sesungguhnya, pasti mengelak.
"Padahal itu mudah sekali didapatkan, ini hanya soal kemauan politik pemerintah saja. Karena memang kebijakan migas tak lepas dari kebijakan politik baik politik dalam negeri maupun internasional," kata Agung.(*)
(Ant/R009)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2010
