Setelah diskusi selama beberapa bulan, Parlemen Eropa memberi dukungan atas proposal kepala urusan luar negeri Catherine Ashton, untuk sebuah departemen yang diharapkan memiliki 7.000 orang staf, termasuk 4.500 diplomat untuk seluruh dunia.
"External Action Service" (EAS)-- nama resmi untuk korps diplomatik EU-- telah dibentuk melalui pakta Lisbon, yang muncul tahun lalu yang bertujuan merampingkan fungsi Uni Eropa dan memperkuat di panggung dunia.
Ashton, seorang diplomat tertinggi EU yang akan bertanggung jawab atas EAS, telah terkunci dalam diskusi mengenai struktur dan bentuk departemen hampir semenjak ia menjabat pada Desember tahun lalu.
"Kita tidak boleh meremehkan bagaimana pentingnya keputusan hari ini," katanya setelah parlemen memberikan dukungan politis terhadap proposalnya, keputusan yang harus didukung dengan pengumpulan suara parlemen, yang diharapkan dilaksanakan pada Juli nanti.
"Ini berarti kita bisa melaju ke depan dengan departemen dan beroperasi pada musim gugur ini. Uni Eropa sangat membutuhkan EAS," tambahnya.
EU merupakan blok perdagangan terbesar di dunia berdasarkan nilai dan berpopulasi lebih dari 500 juta orang di 27 negara. Tetapi dalam urusan internasional EU tidak memiliki tingkatan pengaruh yang sama.
Satuan negara anggota, terutama yang besar dan kuat seperti Inggris, Jerman, Perancis dan Italia, cenderung mengejar agenda kebijakan luar negeri tersendiri kecuali ada isu meluas yang membutuhkan konsensus EU.
Negara-negara kecil EU juga kerap kali memiliki kepentingan luar negeri tersendiri berdasarkan letak geografis, etnisitas atau sejarah.
Tetapi Ashton dan pejabat tinggi EU berharap dengan memiliki korps diplomatik gabungan, anggota negara EU akan bersatu di bawah kebijakan luar negeri dan keamanan umum, dengan diplomat di luar negeri bertanggung jawab untuk mewakili EE di dunia.
Langkah pertama, bila disetujui oleh parlemen, akan menugaskan pada banyak diplomat ke sekitar 130 misi, yang mayoritas dari mereka akan bekerja di kantor perwakilan Komisi Eropa yang sebelumnya sudah beroperasi.
Namun, masih ada perdebatan diantara negara anggota EU besar mengenai pembagian penempatan beberapa duta besar untuk kedutaan besar penting, seperti di Beijing, Moskow, dan New Delhi. Posisi di Washington sudah terisi.
(Uu.KR-IFB/H-AK/P003)
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2010
