"Pemilukada harus berlangsung demokratis, jujur dan adil sehingga pers harus meningkatkan konstibusi, peran yang jelas dan berpartisipasi aktif dalam menyukseskan, termasuk di Sumbar," kata Tarman Azzam di Padang, Selasa.
Pendapat tersebut juga disampaikan mantan Ketua PWI Pusat dalam makalahnya saat menjadi pembicara pada "Workshop Pendidikan Politik Berbasis Jurnalistik Berorientasi Peningkatan Kesadaran Ketahanan Kembangsaan dalam Pemilukada" yang diselenggaran Mapilu-PWI, berlangsung di PWI Cabang Sumbar, Senin.
Menurut Tarman, bagi para wartawan terutama yang tergabung dalam PWI, sukses Pemilukada harus bermakna kokoh NKRI dan kesuksesan dalam penyelenggaraan harus lebih mensejahterakan rakyat.
Terkait, pemimpin yang dipilih dan pemerintah yang dibentuk harus mampu menjalankan tugas sebaik-baiknya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Jadi, menurut dia dengan penyelenggaraan Pemilukada diharapkan proses demokrasi dalam suksesi kepemimpinan nasional maupun lokal dapat berjalan dengan mulus tanpa goncangan, sehingga akan mampu memperkuat ketahanan nasional.
Justru itu, katanya, peran pers sangat ikut menentukan kesuksesan dalam proses penyelenggaran pemilu atau Pemilukada karena melalui pemberitaan media massa masyarakat akan lebih cepat dan mudah mendapatkan informasi yang bisa dijadikan pendidikan politik.
Tentunya, sangat dibutuhkan sikap kritis pers dalam meliput tahapan dan proses penyelenggaraan Pemilukada sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang benar, jelas dan dapat dijadikan acuan.
Tarman menjelaskan, fungsi pers menyebarkan informasi, pendidikan, sosial kontrol dan hiburan, semuanya ini harus dilakukan pers dengan bermuara pada perlindungan atas kepentingan dan hak rakyat agar dapat ikut serta dalam proses Pemilukada.
Keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam Pemilukada, berarti mereka sudah turut serta dalam menentukan nasib daerahnya, paling tidak dalam rentang waktu lima tahun selanjutnya.
Oleh karena itu, diharapkan rakyat dapat jelas memilih para pemimpin, ikut serta dalam proses demokrasi, serta melaksanakan hak-hak dan kewajiban mereka sebagai warga negera.
"Pers memang harus menjalankan fungsi edukasi, selain melaksanakan fungsi informasi, kontrol sosial dan hiburan. Fungsi pendidikan tidak hanya pendidikan umum bagi masyarakat, termasuk pendidikan politik bagi rakyat," katanya.
Jadi, pers harus memberikan informasi terhadap masyarakat pada proses Pemilukada, di antaranya berkaitan dengan makna demokrasi, pemilu, persoalan hukum, masalah UU, prosedur dan tata cara pemilihan dan lainnya.
Kendati demikian, menurut Tarman, para wartawan tetap harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip jurnalisme yang profesional, terutama dengan menaati kode etik profesi.
"Komitmen profesional itu harus sungguh-sungguh dilaksanakan para praktisi pers, terutama para wartawan yang tiap waktu dilapangan, supaya masyarakat akan menerima hasil yang konkrit berupa peningkatan kesejahteraan rakyat," katanya.(*)
(T.KR-SA/R009)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2010
