"Dilihat dari perspektif universal tidak ada alasan TNI/Polri tidak diberikan hak pilih, tetapi ada tiga alasan yaitu kesiapan TNI/Polri, kesiapan masyarakatnya yang didalamnya ada partai politik, dan Undang-undangnya. Jadi bagaimana menempatkan netralitas TNI/Polri dalam politik praktis," katanya di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, aturan tersebut diperlukan sehingga tidak akan menambah prasangka-prasangka baru dalam pemilu yang justru memicu terjadinya konflik.
Ia menjelaskan, prasangka politik apabila hak pilih TNI/Polri ini diberikan sangat tinggi. Terutama karena pengalaman orde baru yang menempatkan ABRI sebagai kekuatan politik bergandengan dengan Golkar.
"Jadi jangan sampai nanti justru kecurigaan-kecurigaan yang muncul. Bagaimana hak pilih diberikan sementara posisi netral ini tetap terjaga dalam proses politik praktis kalau tidak akan terjadi saling kecurigaan," katanya.
Menurut dia, perlu adanya debat yang terbuka dipermukaan terkait dengan hak pilih TNI/Polri itu sekaligus mencari formula yang tepat bagi TNI/Polri.
Sementara pengamat politik CSIS, J Kristiadi, menilai sudah saatnya memberikan hak pilih tersebut terhadap TNI/Polri. "Ada baiknya sekarang diberikan karena reformasi di tubuh TNI/Polri merupakan yang tercepat, dan saat ini dengan pemberian hal tersebut reformasi akan melangkah lebih maju," katanya.
Menurutnya memang ada kekhawatiran dari beberapa kalangan terkait dengan pengalaman masa lalu TNI/Polri dalam politik Indonesia. Namun ia meyakinkan bahwa hal itu telah berubah.
"TNI/Polri saat ini lebih maju, dan generasi TNI/Polri saat ini berbeda dengan generasi TNI/Polri sebelumnya," katanya.
Ia pun menambahkan, tidak perlu menaruh kecurigaan yang berlebihan terhadap para politisi yang telah pensiun dari TNI/Polri akan mempengaruhi suara TNI/Polri.
"Saat ini masyarakat mengkontrol lebih baik dari sebelumnya, kalau terjadi penyalahgunaan kekuasan akan menghancurkan sendiri kredibilitasnya," katanya.
(M041/S026)
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2010
