Hanya saja, kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj saat menjawab pertanyaan wartawan di kantor PBNU, Jakarta, Selasa, kapan waktu yang tepat untuk mengembalikan hak pilih anggota TNI itu, dibutuhkan kajian yang mendalam.
"Apakah sudah tepat kalau saat ini TNI diberi hak pilih? Saya kira ini masih butuh kajian yang mendalam," kata Said Aqil yang baru pulang dari lawatannya ke Libya.
Dikatakannya, perlu dikaji apakah trauma masyarakat selama 32 tahun Orde Baru, yang ketika itu TNI terlibat aktif dalam politik, sudah hilang.
"Apakah masyarakat sudah percaya bahwa TNI tidak sekedar menjadi alat penguasa, bukan alat negara," kata alumni Universitas Ummul Qura, Arab Saudi, tersebut.
Sebagai warga negara, kata Said Aqil, wajar saja jika anggota TNI mendapatkan hak pilihnya. Pada saat berada di bilik suara, anggota TNI tidak bertindak sebagai aparat bersenjata, melainkan sebagai orang biasa.
"Namun sekali lagi apakah sekarang ini sudah tepat waktunya TNI mendapatkan hak pilihnya, saya kira ini masih butuh kajian yang mendalam. Jangan-jangan tidak berpolitiknya TNI sekarang ini sudah merupakan politik itu sendiri," katanya.
Ditanya apakah PBNU juga akan melakukan kajian mengenai hak pilih TNI, Said Aqil mengatakan pihaknya tidak dalam kapasitas untuk mengkaji persoalan itu, namun jika diminta bisa saja dilakukan.(*)
(Ant/R009)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2010
