"Pelaku KUKM harus bisa meningkatkan kreativitas dan inovasi di era perdagangan bebas ASEAN-China," kata Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Erwin Aksa di Jakarta, Jumat.
Apalagi, menurut dia, produk-produk dari China dan negara ASEAN lainnya tidak mungkin lagi untuk dibendung agar tidak masuk ke Indonesia.
Erwin Aksa berpendapat, selama pelaku KUKM di Indonesia dapat mempertahankan mutu produknya yang berbasis kerajinan tangan dan spesifik maka selama itu pula pelaku KUKM akan mampu bertahan di era ACFTA (ASEAN-China Free Trade Agreement).
"KUKM banyak yang menciptakan produk kerajinan yang spesifik dan hand-made, maka kemungkinan akan terproteksi secara alami," kata Erwin.
Hal itu karena permintaan pasar ekspor untuk produk kerajinan Indonesia sampai saat ini masih lumayan besar.
Selain itu, KUKM juga banyak yang bergerak di bidang kuliner sebagai basis ekspornya. Padahal, produk makanan dan minuman selama ini tergolong ketat regulasinya termasuk dalam hal standar kesehatan, kedaluwarsa, selera, dan sertifikasi halal.
Namun, Erwin mengatakan, pelaku KUKM kuliner dapat mengambil peluang dan kesempatan di era ACFTA melalui standarisasi yang ketat tersebut.
"Sebagai contohnya, tidak mungkin makanan China yang mengandung babi akan laku dijual di Indonesia," katanya.
Secara umum, ia menambahkan, dampak ACFTA bagi pelaku usaha di tanah air akan terbagi menjadi dua yakni negatif dan positif.
Ada pelaku usaha khususnya produsen yang produknya bersaing langsung dengan produk dari China akan terpengaruh dan kemungkinan tergerus pasarnya lantaran produk negeri tirai bambu yang lebih murah dengan produksi masal.
Di satu sisi, ada pula yang diuntungkan dengan adanya ACFTA yakni para trader yang makin mudah mendapatkan produk dalam bisnisnya.
"Ini dilematis, ada yang terganggu ada pula yang diuntungkan. Trader diuntungkan apalagi saat kurs menguat seperti saat ini," katanya.
Erwin meminta pemerintah agar memproteksi pelaku KUKM yang bergerak dalam industri yang bersinggungan langsung dengan produk China misalnya industri logam, besi, dan elektronik.
"Ini hanya bisa diproteksi dengan memberlakukan SNI, labelling, atau bentuk proteksi lain untuk membantu UKM yang berhadapan langsung dengan China," kata Erwin Aksa.
(H016/A023/S026)
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2010
