"Dewan menilai Indonesia masih memiliki banyak cadangan gas bumi. Untuk itu tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menjual gas bumi keluar negeri, termasuk dalam kasus proyek gas bumi Donggi-Senoro" ujar Marzuki Alie saat membuka masa persidangan IV Tahun Sidang 2009-2010 dalam rapat paripurna DPR di Gedung DPR Jakarta, Senin.
Ditegaskannya bahwa beberapa sub sektor industri dan pembangkit listrik masih membutuhkan gas bumi untuk menggerakan mesin.
Oleh karena itu, ia menambahkan, Dewan tetap meminta untuk dilakukannya pendekatan politik kepentingan bangsa dan negara atas pemanfaatan sumberdaya alam. "Dalam waktu dekat, Dewan akan mensinkronkan kebijakan pengelolaan migas untuk kepentingan bangsa dan negara dalam peraturan perundang-undangan terkait," ujar Ketua DPR.
Sementara terkait persoalan peningkatan produksi minyak dan gas bumi, kata Ketua DPR, Dewan mendesak pemerintah agar menciptakan kebijakan yang mendukung peningkatan produksi migas. Dewan menilai produksi minyak (lifting) sebenarnya dapat menembus angka 1 juta barrel per hari.
"Untuk itu Dewan mendesak pemerintah segera menyelesaikan RPP tentang cost recovery dan pemberian insentif fiskal seperti PPN dan bea masuk pada kegiatan hulu eksplorasi migas," katanya.
Mengenai maraknya peristiwa ledakan tabung gas elpiji ukuran 3 kg di berbagai daerah, Marzuki menekankan bahwa pemerintah dan Pertamina tidak boleh lepas tangan dari tanggungjawabnya atas masalah itu.
Dari data kepolisian terungkap bahwa sekitar 200 ribu tabung gas elpiji 3 kg tidak memenuhi standar beredar di masyarakat. Data itu memperkuat hasil penelitian Badan Standarisasi Nasional bahwa lebih dari 60 persen tabung yang beredar di masyarakat tidak memenuhi standar nasional indonesia (SNI).
Menurut Marzuki, masyarakat menilai bahwa konversi minyak tanah ke gas tidak dipersiapkan dengan baik serta sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat belum berjalan dengan baik. Sementara upaya pengganti asesori komponen yang rusak, seperti selang, katup dan regulator dari Pertamina yang harus dibeli dengan harga yang ditetapkan pemerintah, masih mengundang pertanyaan.
"Kalangan Dewan meminta tabung gas yang tidak sesuai SNI harus ditarik dan perlu dilakukan investigasi sebelum diedarkan kembali kepada masyarakat," ujarnya.
(D011/A024)
Editor: AA Ariwibowo
COPYRIGHT © ANTARA 2010
