"Baru setengah tahun kok ada perombakan kabinet, gimana sih," kata Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat yang juga Ketua DPR Marzuki Alie di Gedung DPR Senayan Jakarta, Selasa.
Pernyataan Marzuki tersebut diungkapkan menanggapi desakan Ketua DPP PG Priyo Budisantoso yang mengatakan perlunya dilakukan perombakan kabinet atas menteri-menteri yang raportnya merah.
Sebelumnya Ketua Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kuntoro Mangkusubroto yang mengumumkan adanya beberapa menteri yang raportnya merah terkait dengan kinerja kementeriannya.
Lebih lanjut Marzuki mengingatkan Ketua Priyo Budi Santoso agar tidak mendorong-dorong Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk melakukan perombakan kabinet terhadap menteri-menteri yang raportnya merah karena hal itu merupakan hak prerogratif presiden.
Marzuki meyakini pernyataan Priyo itu hanyalah merupakan pernyataan pribadi.
Perombakan kabinet tegasnya merupakan hak prerogratif presiden yang tidak bisa dicampuri oleh partai.
"UKP4 itu bekerja untuk Presiden, bukan untuk kita. Biarkan Presiden yang mengambil keputusan. Kita tidak usah mengurus-urus itu. Semua itu terserah Presiden saja. Yang menentukan baik atau tidaknya menteri kan Presiden," katanya.
Marzuki mengingatkan UKP4 bukan bertugas memberi pertimbangan kepada DPR atau parpol. Oleh karenanya parpol tidak berhak ikut urusan perombakan kabinet.
Marzuki menyampaikan, belum merasa perlu ada perombakan kabinet di tengah kesibukan menteri membantu Presiden.
Ditanyakan mengapa UKP4 mengekspos hasil penilaiannya kepada masyarakat, Marzuki menjelaskan hal itu tentunya atas sepengetahuan dan izin dari presiden.
"Itu kan hasil sidang kabinet tetapi tentu atas perintah Presiden sampai ke luar," kata Marzuki
Marzuki juga menilai dengan pengumuman itu, Presiden SBY telah memberikan sinyal akan kemungkinan melakukan perombakan Kabinet.
Namun, Marzuki tidak setuju bila perombakan kabinet itu dilakukan dalam waktu dekat ini. Terkait waktu pelaksanaan, Marzuki, sepenuhnya adalah kewenangan prerogatif Presiden. (*)
(J004/R009)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2010
