"Saya minta ini dibenahi dulu, supaya nanti itu keluar angkanya, karena multiguna dan daya maksimum ke depan yang kita hilangkan," kata Menko Perekonomian di Istana Negara, Jakarta, Rabu.
Menurut Hatta, karena daya maksimum dan multiguna adalah variabel yang merupakan kewenangan Perusahaan Listrik Negara (PLN), maka hal itu diserahkan ke PLN.
"Ini yang harus dibenahi, dibahas, jangan karena ada faktor ini mengakibatkan ada sebagian industri kita mengalami kenaikan (TDL) di atas 40 persen, tapi ada juga industri mengalami penurunan di bawah 40 persen," katanya.
Ia menjelaskan bahwa daya maksimum dan multiguna itu sesungguhnya bersifat insentif dan disinsentif oleh karena daya listrik belum mencukupi.
Oleh sebab itu, kata dia, hal itu tidak diperlukan apabila nanti kebutuhan listrik sudah mencukupi.
"Sekarang ke depan harusnya itu tidak diperlukan lagi. Ini yang harus dibenahi, bukan TDL-nya, kalau TDL sudah fix (pasti) UU," katanya.
Sebelumnya kalangan pengusaha meminta pemerintah menunda penerapan aturan mengenai kenaikan tarif dasar listrik (TDL) karena besarannya menurut mereka jauh lebih besar dari yang dijanjikan sebelumnya. (G003/K004)
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2010
