"Tuduhan seorang korupsi itu seperti dulu (1965) seorang pengikut PKI, saya akan all out hadapi ini," kata Yusril, saat konferensi pers di Jakarta, Kamis.
Dia menegaskan, penetapan tersangka korupsi ini tanpa didahului pemeriksaan dan ditunjang alat bukti.
"Saat saya sudah ditetapkan jadi tersangka baru dikumpulkan bukti-bukti, emang nggak ada barang buktinya?" kata politisi dari Partai Bulan Bintang (PBB) ini.
Salah satu perlawanan yang dilakukan adalah mempermasalahkan legalitas Jaksa Agung Hendarman Supandji dan melakukan permohonan uji materi UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Pasal 22 Ayat (1) huruf d).
Yusril juga menegaskan sebelum ada keputusan akhir dari Mahkamah Konstitusi atas uji materi tentang Kejaksaan dia tidak akan memenuhi panggilan Kejaksaan Agung.
"Kalau dia gadungan masa mau patuh, saya mau beri pendidikan juga ke rakyat soal ini," tegasnya.
Menurut Yusril, bagi dirinya konstitusionalitas sangat penting, apabila seseorang mau diperiksa atau ditangkap yang dianggap polisi itu gadungan harus ada klarifikasi dulu, sah atau tidak sah kecuali lewat pengadilan dan sudah berdebat di pengadilan.
"Saya tak ada sedikitpun juga perasaan membangkang kalau persoalan ini clear terlebih dahulu saya kira itu penting, karena implikasi dari kebijakan dan tindakan itu juga bawa implikasi hak azasi manusia," tambah Yusril.
Dia menegaskan jika kalah dalam uji materi UU Kejaksaan ini dia akan menuruti kehendak Kejakgung.
Kuasa Hukum Yusril, Maqdir Ismail mengatakan sedang memikirkan mempraperadilankan enetapan tersangka korupsi Sisminbakum ini. "Itu salah satu yang sedang akan kami upayakan," katanya. (*)
ANT/AR09
Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2010
