Jakarta (ANTARA News) - Kementerian BUMN mempersilakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menelusuri kemungkinan adanya hal yang tidak wajar dalam laporan keuangan PT Garuda Indonesia, terkait dengan pengunduran diri Direktur Keuangan Eddy Porwanto.

"Pemerintah punya BPKP, satuan pengawas intern. Kalau memang diperlukan bisa digunakan untuk menelusuri hal yang tidak wajar," kata Menteri BUMN Mustafa Abubakar, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu.

Sebelumnya diberitakan, Eddy Porwanto hengkang dari perusahaan penerbangan "plat merah itu", dan pindah ke kelompok Rajawali Grup.

Meski begitu, sejumlah kalangan menduga bahwa kepindahan Eddy terkait adanya rekayasa keuangan periode 2007-2009.

Menurut Mustafa, Kementerian sudah menerima surat pengunduran diri Eddy Porwanto.

"Kami memahami pengunduran diri itu, karena ada alternatif yang lebih baik bagi dia. Pengunduran diri seorang direksi itu adalah hal yang wajar," ujarnya.

Mustafa menambahkan, Kementerian BUMN sejauh ini menilai bahwa kepindahan Eddy, masih dalam batas kewajaran.

"Dalam pandangan kami, kelihatannya tidak ada apa-apa. Tapi kalau ada indikasi tidak wajar, kami akan meminta supaya ditelusuri apakah betul ini tidak wajar," ujar Mustafa.

Deputi Menteri BUMN Bidang Pertambangan, Industri Strategis, Energi dan Telekomunikasi, Sahala Lumban Gaol, mengatakan jabatan Direktur Keuangan Garuda untuk sementara dirangkap Direktur Teknologi dan Informasi Elisa Lumban Toruan.

"Direktur TI akan merangkap Direktur Keuangan, sampai ada pengangkatan berikutnya. Kita sedang mencari calon penggantinya," ujar Sahala.

Eddy Porwanto mulai menjabat Direktur Keuangan perusahaan penerbangan platmerah itu sejak 2007.

"Sekarang fundamental sudah kuat. Jadi, dia legowo untuk meninggalkan Garuda karena semuanya sudah bagus," ujar Sahala.
(T.R017/P003)

Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2010