Jakarta (ANTARA News) - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Bonyamin Saiman menilai, kasus Sistem Administrasi Badan Hukum yang saat ini masih diproses Kejaksaan Agung kental dengan indikasi adanya rivalitas untuk posisi Jaksa Agung.

"Nuansa politis kasus Sisminbakum ini lebih terlihat dibandingkan dengan penegakan hukumnya," ujar Bonyamin Saiman kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

Ia menilai, persaingan menuju kursi Jaksa Agung terlihat dari upaya para pejabat Kejagung untuk mencari popularitas dan pencitraan diri.

Menurut dia, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terus mencermati kasus itu dan menemukan sejumlah indikasi seperti rekayasa alat bukti dan pendapat pimpinan Kejagung yang saling berseberangan soal kasus itu.

"Sisminbakum memang merupakan kasus yang penuh rekayasa, sehingga karena begitu penuh rekayasanya, sampai kasus inipun dipakai untuk mencari popularitas dan menjatuhkan sesama untuk merebut kursi Jaksa Agung," katanya.

Bonyamin mengatakan, vonis PN Jaksel terhadap mantan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan HAM Romli Atmasasmita penuh rekayasa terkait alat bukti. "Ini pembungkaman terhadap Romli yang kerap berpendapat keras terhadap kasus BLBI," katanya.

Pada Kamis (22/7), kepada Komisi III DPR, Romli Atmasasmita mengaku dirinya menjadi korban apalagi bukti yang diajukan ke pengadilan merupakan bukti palsu.

"Saya yakin tidak ada kerugian negara. Saya sangat heran dengan jaksa yang menyebut bisa membuktikan sen demi sen. Ini rekayasa kasus yang tidak ada supaya ada. Supaya Romli tidak banyak bicara karena saya keras soal kasus BLBI dan BI," kata Romli.

Bonyamin menambahkan, ketika bertemu dengan Hary Tanoesoedibyo, Jampidsus Amari terlihat berupaya mencari popularitas dengan mengumumkan kepada publik melalui media bahwa Hary

Tanoesoedibyo datang untuk membicarakan ganti rugi sebesar Rp400 miliar lebih, dan menyatakan bahwa walaupun diberikan ganti rugi, tetap kasus pidananya berjalan.

"Amari seolah ingin menyatakan kepada publik bahwa sebagai

Jampidsus baru, ia berhasil memberikan pemasukan uang kepada negara

sebesar Rp400 miliar, dan kasus pidana Sisminbakum terus berjalan," ujarnya.

Di sisi lain, katanya, Jamwas Marwan Effendy justru menyatakan akan menyelidiki pertemuan Jampidsus dengan Hary Tanoesoedibyo itu.

Bonyamin menilai, Marwan Effendy agaknya jengkel karena pada masa dialah kasus Sisminbakum diselidiki, tetapi yang mau mengambil popularitas adalah Amari.

"Pemanfaatan Sisminbakum untuk mencari popularitas bahkan untuk saling menjatuhkan, sudah jauh dari etika, katanya.

Bonyamin mengatakan, Presiden Yudhoyono harus berhati-hati dengan para pejabat yang menghalalkan segala cara untuk merebut kekuasaan, karena sangat tidak baik bagi penegakan hukum di Indonesia, yang kini menjadi sorotan masyarakat.

Karena itu, lanjut dia, wajar kalau akhirnya Romli melaporkan kasusnya kepada Komnas HAM, karena Romli merasa bahwa hak-hak dirinya dikorbankan karena kasus Sisminbakum. (*)

(T.A041/B013/R009)

Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2010