"Kualifikasi tersebut meliputi kualifikasi akademik maupun kompetensi," katanya di sela-sela kongres MIPAnet 2010 di Bogor, Jawa Barat, Senin.
MIPAnet merupakan jaringan kerja sama nasional lembaga pendidikan tinggi bidang Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) di Indonesia.
Pada umumnya, lanjut dia, para guru SD tersebut masih kurang memenuhi syarat, termasuk di bidang keilmuan yang dimilikinya.
Ia mencontohkan, banyak guru yang tidak memiliki latar belakang ilmu biologi, tetapi ia diberi tugas untuk mengajar bidang studi biologi.
"Ini artinya dia kurang kompeten untuk mengajar bidang studi itu," katanya.
Sementara itu pemenuhan kualifikasi untuk guru SMP mencapai 73 persen, guru SMA 85 persen, SMK 91 persen, dan perguruan tinggi 57 persen.
Pemerintah, lanjut dia, sudah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kualifikasi guru tersebut, di antaranya dengan meningkatkan kualitas akademik guru, meningkatkan kompetensi dengan sertifikasi, memberikan pendampingan sehingga guru dapat memahami bidang tugasnya.
"Satu hal lagi yang tidak kalah penting adalah meningkatkan kesejahteraan guru. Sekarang ini, gaji guru yang sudah disertifikasi bisa dua hingga tiga kali lipat dari sebelumnya," katanya.
Berdasarkan data Kemendiknas, saat ini ada sekitar 2.607.311 guru yang tersebar di seluruh Indonesia.
Dari jumlah itu, 20,54 persen merupakan tamatan SMA, 1,90 persen lulusan D-I, 30,30 persen tamatan D-II,dan 4,65 persen lulusan D-III.
Untuk guru lulusan sarjana (S-1) tercatat sebanyak 41,91 persen, tamatan magister (S-2) 0,67 persen, dan lulusan doktor (S-3) 59 orang.
Berdasar Undang-Undang No 14/2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa guru harus memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1/D-IV) dan memiliki sertifikat pendidik melalui pendidikan profesi guru (PPG).
Sertifikasi sebagai upaya peningkatan kualifikasi guru ditargetkan selesai pada 2014. Namun, hingga 2010, dari target 2,6 juta guru yang disertifikasi, baru tercapai 800.000 orang.
Mengenai evaluasi untuk Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), Dodi mengatakan, saat ini tim evaluasi yang dibentuk Kemendiknas masih terus bekerja untuk menuntaskan evaluasi RSBI hingga beberapa bulan ke depan.
Pemerintah telah menetapkan program untuk memperluas jangkauan pendidikan, meningkatkan kualitas dan kesetaraan layanan pendidikan, memberikan jaminan bagi setiap WNI untuk mendapat pendidikan layak, kata Dodi.(S022/M020)
Editor: Aditia Maruli Radja
COPYRIGHT © ANTARA 2010
