"Soal penarikan tabung gas, saya belum mau komentar terlebih dahulu, karena saya mau tahu dahulu apakah secara teknis apa betul tabung gas itu tidak disetujui," kata Menko Hatta kepada pers di Istana Wapres di Jakarta, Kamis.
Hal tersebut dikemukakan Hatta setelah dirinya mendampingi Wakil Presiden Boediono menerima kunjungan anggota Asosiasi Perminyakan Indonesia (IPA) untuk membahas berbagai permasalahan perminyakan di Indonesia.
Menurut Hatta, dirinya sampai saat ini belum menerima laporan seperti apa rekomendasi yang diberikan oleh tim yang dibentuk oleh Menko Kesra dan Pertamina soal tabung gas elpiji ukuran tiga kilogram itu.
Dirinya, katanya, memang telah menyerahkan kepada Kementrian Menko Kesra dan Pertamina untuk menangani masalah itu dan sampai sekarang Kementrian Menko Kesra belum menerima rekomendasi.
"Tapi secara prinsip yang terpenting adalah bagaimana rakyat kita bisa menggunakan gas elpiji secara aman, ini penting. Aman...aman...aman," kata Hatta.
Menko Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono sebelum mengikuti rapat kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan beberapa hari lalu mengatakan, sembilan juta tabung gas itu akan ditarik pada saat pengisian ulang di depo Pertamina.
Pemerintah, menurut Agung, telah memerintahkan Pertamina agar menahan distribusi sembilan juta tabung tersebut agar tidak beredar kembali di masyarakat.
Menko Kesra mengatakan mutu sembilan juta tabung gas itu sebenarnya bukan berarti jelek, namun tidak memenuhi SNI karena diimpor dari Australia dan Jepang.
"Yang tidak SNI itu yang ditarik. Ada sekitar sembilan juta yang ditengarai tidak berstandar. Itu impor standar Australia," ujarnya.
Selain menarik tabung tidak berstandar SNI, kata dia, pemerintah tidak merencanakan memperbaiki mutu tabung gas sudah berstandar SNI karena dinilai sudah cukup baik.
Pemerintah hanya berusaha meningkatkan sosialisasi agar masyarakat tidak takut menggunakan tabung gas untuk memasak.
(A025/R014/S026)
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2010
