Mahfudh berada di Rumah Sakit Al-Irsyad Jln. KH. Mas Mansyur, Surabaya, Jawa Timur, untuk menjenguk korban ledakan tabung elpiji 3 kg yang terjadi di Jln. Tambak Gringsing Blok III, Senin.
"Sudah banyak kenyataan kasus ledakan elpiji 3 kg di Indonesia, maka pemerintah pusat sebagai pencetus harus mengevaluasi ulang," ujar Mahfudh.
Komisi VI di DPR RI, katanya, telah berulang kali memberi masukan, salah satunya saat sidang paripurna. Namun, pemerintah tidak mengambil tindakan apa-apa, padahal sudah banyak korban berjatuhan.
Legislator asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut juga meminta Pertamina mengkaji ulang program tabung elpiji 3 kg ini.
"Pertamina saya harap juga bertanggung jawab terhadap para korban ledakan," tutur dia.
Mahfudh menilai , pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan aksesoris lainnya juga bukan solusi mengantisipasi kasus ledakan elpiji.
"Terbukti sudah puluhan kali terjadi kasus serupa. Pemberlakuan label SNI juga sepertinya kurang selektif, terutama dalam hal pendistribusiannya," ucapnya.
Terkait banyaknya tuntutan dan permintaan warga agar kembali ke kompor minyak tanah, Mahfudh mengaku sepakat, jika itu dianggap lebih aman.
"Kalau rakyat maunya pakai minyak tanah saja, kami sepakat, asalkan itu dinilai lebih aman. Bahkan, DPR RI saat ini juga sedang mengkaji kemungkinan tersebut," jelasnya.
Tiga orang dari satu keluarga dari pria bernama Ramelan, menderita luka bakar karena ledakan elpiji 3 kilogram, Senin, di Jln. Tambak Gringsing, Surabaya, Jawa Timur.(*)
ANT/Y006/AR09
Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2010
