"Kalau PMN, kami kan tidak perlu keluar modal atau menambah utang lagi," kata Direktur Utama Merpati, Sardjono Jhony Tjitrokusumo, kepada pers di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, saat ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang mempertimbangkan apakah sub loan agreement (SLA) atau penerusan pinjaman untuk mendatangkan pesawat tersebut dihitung sebagai utang atau penyertaan modal negara (PMN).
Wakil Direktur Utama Merpati Adhy Gunawan menambahkan, perseroan mengharapkan proses penentuan skema SLA itu bisa segera diputuskan.
"Harapannya begitu sehingga maskapainya bisa mulai mendatangkan pesawat asal China itu akhir bulan ini," katanya.
Dijelaskannya, pihaknya berencana mendatangkan 13 pesawat MA-60 secara bertahap sampai akhir tahun ini.
"Tahun lalu kami sudah datangkan dua dari total 15 MA-60 yang dipesan," katanya.
Menurut Adhy, beberapa rute yang akan dilayani pesawat tersebut adalah Medan-Silangit dan Medan-Sibolga.
Sebelumnya, Pemerintah menugaskan Merpati untuk membeli 15 MA-60 sebagai kompensasi keikutsertaan China dalam proyek listrik 10.000 MW.
Nilai seluruh pesawat tersebut mencapai 232 juta dolar AS.
Untuk mendatangkan pesawat berkapasitas 54 kursi tersebut, Merpati melalui Pemerintah Indonesia memperoleh SLA dari Pemerintah China dan Exim Bank of China.
Jika 15 pesawat MA-60 itu bergabung ke Merpati hingga akhir tahun, maka BUMN Penerbangan itu hingga akhir tahun ini mengoperasikan 30 unit pesawat atau meningkat dari saat ini sebanyak 18 pesawat.
(T.E008/P003)
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2010
