Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sidang kabinet paripurna yang berlangsung di Kantor Presiden Jakarta, Senin, membahas masalah ketahanan pangan dan hubungan RI dengan Malaysia pascainsiden di perairan Tanjung Berakit, Kepulauan Riau.

Dalam sidang kabinet yang dihadiri oleh seluruh anggota kabinet Indonesia Bersatu II tersebut, Kepala Negara mengatakan ketahanan pangan harus terus dipantau terkait dengan sejumlah bencana yang terjadi secara global.

"Antisipasi suplai dan harga pangan dunia, saya harap menteri terkait terus ikuti, dengan bencana yang terjadi menganggu ketersediaan pangan dunia, misalnya di Pakistan, Tiongkok dan Nigeria," kata Presiden saat memberikan kata pembuka sidang kabinet.

Presiden mengkhawatirkan terjadinya kembali krisis pangan global seperti yang terjadi pada 2008 karena terbatasnya persediaan pangan dan kebijakan sejumlah negara membatasi ekspor pangan.

"Sudah ada sejumlah negara yang memutuskan membatasi ekspor ke negara lain. Itu policy mereka sehingga bisa terjadi yang kita hadapi di dunia seperti 2008 menyangkut harga dan suplai komoditas pangan tertentu karena itu kita perlu terus antisipasi," katanya.

Sikap proporsional

Sementara itu, mengenai tindaklanjut langkah pemerintah pascainsiden laut, Presiden mengatakan perlu penyelesaian segera pembicaraan masalah-masalah perbatasan dengan Malaysia.

Kepala Negara mengatakan, Indonesia bertindak proporsional dalam menyelesaikan setiap masalah dengan pendekatan diplomasi.

Meski demikian bila menyangkut tapal batas dan wilayah nasional, Presiden menegaskan Indonesia tidak segan menggunakan cara apapun untuk mempertahankannya.

"Era saat ini kerja sama, bukan perang, meski demikian bila menyangkut wilayah dan kedaulatan kita lakukan apa saja yang harus kita lakukan," tegasnya.
(P008*F008/B010)

Editor: Bambang
COPYRIGHT © ANTARA 2010