Bima Haria Wibisana di Makassar, Kamis, mengatakan belum tercapainya usulan kuota sesuai formasi yang disiapkan pusat, dikarenakan pemerintah daerah masih melihat sejauh mana kemampuan keuangan masing-masing.
"Jadi usulan yang masuk belum mencapai 1 juta, baru hampir 800 ribu. Jadi instansi banyak yang merelokasikan anggarannya ke masalah COVID-19," ujarnya pada Rapat Koordinasi Kepegawaian "Persiapan Seleksi CPNS dan PPPK".
Baca juga: Kuota penerimaan CPNS Kaltim 2021 sebanyak 2.143 orang
Ia mencontohkan Pemprov DKI Jakarta yang memiliki APBD sebesar Rp77 triliun dan sebagiannya untuk bayar pegawai, namun karena datangnya pandemi maka hanya menyisakan hingga Rp37 triliun. Adapun sebagiannya digunakan untuk penanganan COVID-19.
Untuk itu, meskipun pemerintah sudah membuka formasi hingga 1,3 juta atau tepatnya 1,275 ribu, namun usulan pemerintah daerah sampai saat ini belum memenuhi kuota yang tersedia.
Baca juga: Pemkab Aceh Timur akan buka penerimaan 1.511 pegawai perjanjian kerja
Pembukaan formasi yang begitu besar oleh Menpan-RB, tentunya menjadi sejarah tersendiri di Indonesia.
"Sebanyak 1,3 juta itu rekor Indonesia bukan rekor dunia. Biasanya itu, kita hanya menerima sebanyak 120 maksimal 200 ribu formasi," jelasnya.
Baca juga: Menpan-RB klaim penerimaan CPNS 2021 sudah antisipasi percaloan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sendiri telah mengusulkan 9.493 kuota untuk formasi PPPK guru dan Kemenpan-RB telah menyetujui 8.371 kuota.
Selain itu, Pemprov Sulsel juga mengusulkan formasi tenaga kesehatan untuk jalur CPNS sebanyak 112 kuota.
Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA 2021
