"DPR akan pilih satu atau bisa menolak keduanya," kata Priyo di Gedung DPR RI di Jakarta, Jumat.
Dia terkejut dengan tidak terpilihnya Jimly Asshidiqie sebagai calon ketua KPK yang akan menggantikan Antasari Azhar. "Busro dan Bambang ya. Pak Jimly `gak` lolos ya," kata Priyo.
Berdasarkan Pasal 30 UU 30/2002 tentang KPK bahwa DPR wajib memilih dan menetapkan satu di antara dua orang calon pimpinan KPK yang diajukan pemerintah. Apabila DPR mendapatkan fakta-fakta kalau keduanya tidak patut dan tidak layak untuk dipilih, maka DPR berhak untuk menolak keduanya berdasarkan hak konstitusionalnya.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Gayus Lumbuun mengemukakan, pihaknya akan memilih yang terbaik. "Prinsipnya, Komisi III akan memilih yang terbaik," ujar Gayus.
Ia menambahkan, dalam memilih dan menentukan ketua KPK, Komisi III akan memperhatikan semua masukan atau laporan dari masyarakat tentang calon.
"DPR akan mendengarkan dan menerima laporan dari masyarakat terkait dengan calon sebelum dilakukan pemilihan. Laporan dari masyarakat tentang sosok dua orang ini sangat diperlukan sekali," kata Gayus.
Bila dalam laporan masyarakat tersebut ada data-data yang valid bahwa salah seorang calon atau keduanya memiliki masalah, Komisi III akan menggugurkan.
"Memang dalam UU KPK 30/2002 tentang KPK, DPR wajib memilih calon Ketua KPK, tapi bisa kata wajib itu gugur bila ada masalah dengan calon. Artinya, bisa memilih satu atau menolak kedua calon," kata Gayus.
Ketika ditanya pendapatnya tentang kedua nama tersebut, Gayus tak mau berkomentar.
(ANT-134/B010)
Editor: Bambang
COPYRIGHT © ANTARA 2010
