Bitung (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi diajak kerjasama oleh Pemerintah Kanada melalui "Canadian International Development Agency" atau CIDA dalam program "Better Aproaches to Service Provision through Increased Capacities in Sulawesi" atau BASICS.

"Hal ini untuk mempercepat peningkatan pelayanan dasar kepada publik, serta melakukan survei sekaligus pemantauan dan penilaian kinerja pemerintah Kota Bitung," kata Ketua Tim CIDA Indonesia Patricia Mc Cullagh di Bitung, Jumat.

"Kota Bitung masuk dalam kategori terbaik dalam pelayanan publik di Sulawesi utara, oleh sebab itu dipilihnya Kota Bitung untuk pelaksanaan kerjasama dalam pelayanan publik seperti ini, merupakan pilihan atas kepatutan penyelenggaraan berdasarkan syarat yang diberikan," kata Patricia Mc Cullagh.

Pada kesempatan dia didampingi konsultan Timothy Babcock, program officer CIDA Renaldy Martin, serta Deni Rifky Purwana Sulistyanto dari KPK, di Bitung, Jumat.

Menurut Patricia, pihaknya akan serius untuk melaksanakan kerjasama, sehingga akan melibatkan KPK untuk mengukur kepatutan secara teknis.

"Kerjasama tersebut melibatkan KPK untuk melakukan penilaian kesiapan Pemkot Bitung, untuk bantuan dalam pelayanan publik," kata Cullagh.

Menurut kepala Bappeda Kota Bitung James Rompas yang didampingi oleh kepala badan perizinan Kota Bitung Jimmy Tangkudung, mengatakan, bantuan yang diberikan Pemerintah Kanada adalah untuk menitik beratkan pada bidang pendidikan dan kesehatan, melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan dengan melibatkan Legislatif dan LSM juga kegiatan lainnya.

"Kita patut berbangga, karena bersama dengan empat Kabupaten/Kota lainnya seperti Sangihe, Sitaro, Minut dan Minahasa, kota Bitung diberikan kepercayaan ini," katanya.

Oleh sebab itu, kata Rompas, mewakili Walikota Bitung, menyampaikan terima kasih kepada CIDA yang telah membantu demi terciptanya aparatur yang berkualitas dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat.

"Kami berharap, kegiatan ini nanti akan terus ditingkatkan dan diperluas, untuk menjadikan Bitung sebagai daerah yang memiliki potensi-potensi sumber daya manusia yang handal," harapnya.

Sebelumnya, CIDA dan KPK melakukan pemantauan di Bappeda, badan Perijinan, kemudian dilanjutkan ke DPRD Kota Bitung. (ANT-239/K004)

Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2010