"Sikap Pemerintah Malaysia terhadap pers Indonesia itu telah membuka identitas sesungguhnya dari rezim anti-demokrasi yang berkuasa di sana," kata kata Guspiabri, kepada ANTARA News, di Jakarta, Sabtu.
Ia mengatakan, komentar Pemerintah Malaysia bahwa pers Indonesia telah memperkeruh suasana dan suka mencari sensasi dalam ketegangan baru kedua negara, sangatlah disayangkan.
Menurut dia, sebagai pilar demokrasi, pers Indonesia dapat menyuarakan apapun yang dirasakan publik.
Sikap Pemerintah Malaysia tersebut adalah cerminan khas tipologi rezim yang tak terbiasa dengan perbedaan pendapat dan melakukan kontrol ketat kepada informasi.
"Ini mungkin yang menyebabkan pemerintah Malaysia jengkel pada pers Indonesia," jelasnya.
Dikatakannya, siaran TV dan radio di daerah perbatasan dapat dinikmati juga oleh publik Malaysia yang dapat ikut mendorong peningkatan tuntutan akan demokratisasi di negara itu
Ia khawatir jangan-jangan sikap provokatif Pemerintah Malaysia terhadap Indonesia adalah salah satu mekanisme survival rezim itu.
"Malaysia yang plural memiliki masyarakat yang praktis tersekat-sekat dan tak seperti Indonesia, belum teruji mampu mempertahankan integritas nasionalnya dalam suasana politik demokratis," katanya.
Ia mengatakan, selama Malaysia dikuasai rezim anti-demokrasi, ganggguan-gangguan kepada Indonesia akan terus terjadi.
Menurut Guspiabri, dalam koteks itu, pers nasional dapat didorong berperan, antara lain, dengan terus memberitakan aneka penyimpangan standar demokrasi oleh Pemerintah Malaysia terhadap rakyatnya sendiri.
(F006/S023)
Editor: Aditia Maruli Radja
COPYRIGHT © ANTARA 2010
