"Sebagai upaya meredakan ketegangan hubungan antara Indonesia dan Malaysia di mana Presiden sudah mengirim surat kepada Perdana Menteri Najib Tun Razak maka sebaiknya digunakan momentum pertemuan kedua negara," kata Hikmahanto, dalam siaran pers yang diterima, di Jakarta, Senin.
Menurut dia, meskipun pertemuan ini sebenarnya merupakan pertemuan tingkat menteri (joint ministerial level) yang dipimpin oleh menteri Luar Negeri namun ada baiknya bila Presiden yang menghadiri dan memimpinnya.
Hal ini karena publik di Indonesia sudah tidak percaya pada kemampuan berdiplomasi dari Menlu Marty Natalegawa.
"Publik tidak lagi melihat hasil perundingan tetapi melihat siapa yang merundingkan dari pihak Indonesia," katanya.
Kini saatnya kemampuan berdiplomasi Presiden diuji mengingat kemampuan diplomasi Menlu Marty sudah tidak dipercaya lagi oleh publik Indonesia.
Presiden Yudhoyono dengan PM Najib diharapkan dapat mencari solusi terbaik dan yang terbaik adalah solusi yang tidak hanya bisa diterima di tingkat pemerintahan tetapi juga diterima oleh publik kedua negara.
Publik kedua negara, terutama Indonesia, menghendaki agar Presiden dapat bersikap tegas dan lugas yang tentu merupakan pekerjaan berat dari Presiden mengingat Menlu Marty pada 18 Agustus telah menyatakan pelanggaran terjadi di wilayah kedaulatan Indonesia.
Publik pun telah mempersepsikan demikian, padahal para pejabat Malaysia tidak merasa "Marine Police Malaysia" melakukan penangkapan di wilayah kedaulatan Indonesia.
Seandainya Menlu Marty tidak terburu-buru dalam mengeluarkan pernyataannya, mungkin Presiden tidak berada dalam posisi sesulit sekarang dalam mencari solusi atas insiden yang terjadi.
(A025/B010)
Editor: Bambang
COPYRIGHT © ANTARA 2010
