Juru Bicara Kemenlu Teuku Faizasyah di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin, mengatakan komentar PM Najib di media massa Malaysia itu bukan termasuk pernyataan resmi yang harus ditanggapi.
Apalagi, lanjut dia, Kemenlu tidak mengetahui dalam konteks apa PM Najib mengeluarkan pernyataan tersebut.
Faizasyah mengatakan Kemenlu hanya bisa mengkonfirmasi bahwa sampai saat ini PM Najib belum menanggapi surat Presiden Yudhoyono yang dikirimkan pekan lalu.
"Saya tidak tahu dalam konteks apa. Saya khawatir jangan dilihat sepenggal-sepenggal, karena yang menjadi rujukan nanti surat jawabannya, bukan `statement` untuk menjawab satu pernyataan. Jadi apa pun yang berkembang di media massa saya tidak tahu sumbernya dari mana," tuturnya.
Faizasyah mengatakan tidak pernah ada tenggat waktu bagi kepala negara atau kepala pemerintahan negara tetangga untuk menanggapi surat Presiden.
Yang penting, menurut dia, surat tersebut nanti akan dijawab pada waktunya.
"Sebenarnya tidak ada satu tenggat waktu tertentu. Yang penting pada waktunya akan dijawab," ujarnya.
Sementara itu, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengatakan Presiden Yudhoyno akan memberikan pernyataan tentang kondisi terkini hubungan Indonesia-Malaysia. Namun, kata dia, Presiden baru akan memberikan pernyataan setelah menerima jawaban surat dari PM Najib.
Pada komisi bersama Menteri Luar Negeri Malaysia dan Indonesia yang terdiri atas empat kelompok kerja, yaitu politik-keamanan, ekonomi keuangan dan perdagangan, sosial budaya, dan ketenagakerjaan, Indonesia akan mengangkat masalah perbatasan untuk menyikapi kondisi terkini
Namun Faizasyah mengakui sampai saat ini belum ada sinyal positif dari Malaysia untuk membahas isu tersebut pada pertemuan komisi bersama yang digelar September mendatang.
"Belum. Tanggal enam mungkin ya saat bertemu nanti. Terlalu dini kalau kita mengatakan di media massa sebelum kedua Menlu bertemu di forum yang didesain untuk itu," demikian Faizasyah.
(ANT/A024)
Editor: AA Ariwibowo
COPYRIGHT © ANTARA 2010
