"Kami lega dan menyambut positif pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jelas, tegas, lugas, dan tidak ada kompromi kalau bersangkut paut dengan kedaulatan negara," kata Priyo ketika dihubungi di Jakarta, Rabu malam.
Priyo optimistis, sikap tegas Presiden Yudhoyono itu akan didengar dan segera ditanggapi oleh pemerintah Malaysia. Selain itu, Pidato Presiden juga akan berdampak baik pada proses politik di tanah air.
Ia juga menyatakan bahwa perlu diurungkan rencana digulirkannya hak interpelasi di DPR.
Fraksi Partai Golkar sempat berniat menggunakan hak interpelasi atau hak bertanya kepada pemerintah terkait sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia.
Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI Paskalis Kossay mendukung sikap pemerintah tentang batas wilayah dengan Malaysia. Menurut dia, batas wilayah berhubungan langsung dengan kedaulatan dan kehormatan bangsa.
Sebelumnya, dalam pidato resmi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, perundingan batas wilayah Indonesia-Malaysia dapat segera dilakukan dan dituntaskan agar tidak terjadi insiden yang mengganggu hubungan kedua negara.
"Pemerintah Indonesia berpendapat bahwa solusi yang paling tepat untuk mencegah dan mengatasi insiden-insiden serupa adalah, dengan cara segera menuntaskan perundingan," kata Presiden, di Mabes TNI Jakarta, Rabu malam.
Presiden menjelaskan, perundingan yang dilakukan meliputi perundingan batas wilayah darat dan maritim termasuk di wilayah selat Singapura, dan perairan Sulawesi, atau perairan Ambalat.
"Indonesia berpendapat bahwa perundingan menyangkut batas wilayah ini dapat kita percepat dan kita efektifkan pelaksanaannya," kata Yudhoyono.
Presiden menambahkan, perundingan harus didasari niat dan tujuan yang baik, agar insiden-insiden serupa yang mengganggu hubungan baik kedua bangsa dapat dicegah dan ditiadakan.
Presiden menegaskan, memelihara hubungan baik dengan negara sahabat, apalagi dengan Malaysia, sangat penting.
"Tetapi, tentu kita tidak bisa mengabaikan kepentingan nasional, apalagi jika menyangkut kedaulatan dan keutuhan NKRI," katanya menegaskan.
Terkait itu, Presiden mengatakan dirinya telah mengirim surat kepada Perdana Menteri Malaysia, yang intinya menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas terjadinya insiden penangkapan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh aparat Malaysia.
"Saya juga mendorong agar proses perundingan batas maritim dapat dipercepat dan dituntaskan," ungkap Yudhoyono.
Presiden menekankan, Indonesia menginginkan agar perundingan yang akan dilangsungkan kembali mulai 6 September 2010 dapat mencapai kata sepakat.
(M041*M036*F008/K004)
Pewarta: NON
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2010
