"Ini pasti akan menjadi solusi untuk mengurangi tingkat kemacetan di Jakarta," kata Fauzi Bowo usai rapat tentang Transportasi Massal di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis.
Fauzi Bowo yang lebih akrab dipanggil Foke menyatakan akan mempercepat pelaksanaan ERP di Jakarta.
Oleh karena itu, pihaknya meminta pemerintah pusat membuat dasar hukum tentang ERP. "ERP perlu landasan hukum. Sekarang landasan hukum belum ada. Kami tidak bisa berjalan tanpa landasan hukum yang jelas," katanya.
Foke mengatakan, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk ERP telah berada di Direktorat Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dan akan dibahas oleh Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).
Setelah terbit landasan hukum, Pemprov DKI akan mengkaji teknis pelaksanaan ERP.
"Kami harus mendalami kajian teknis yang sudah ada, jadi mendalami dan mengkaji untuk memilih mana yang akan dilakukan, apakah akan menggunakan GPS dengan menggunakan satelit atau pakai pintu gerbang seperti di Singapura," katanya.
Rapat soal transportasi massal itu juga membahas solusi jangka panjang untuk masalah transportasi di Jakarta yaitu dengan angkutan cepat massal (mass rapid transit).
Pola MRT untuk Jakarta dilakukan dengan merevitalisasi kereta api dengan mengkaji loopline dan jalur-jalur ke Tangerang, Bogor dan Bekasi, menambah dengan subway dan monorel.
"Tapi ini semua harus dilihat sebagai sistem yang terintegrasi, juga sistem angkutan bus atau BRT (bus rapid transit). Ini jangka panjang," katanya.
Rapat masalah transportasi massal di Jakarta yang dipimpin Wakil Presiden Boediono tersebut diikuti Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menhub Freddy Numbery, Mendagri Gamawan Fauzi, serta Menteri PU Djoko Kirmanto.
(N006/B010)
Editor: Bambang
COPYRIGHT © ANTARA 2010
