"Jika rencana pembangunan Gedung DPR baru jadi dilaksanakan maka hal tersebut akan menandakan lemahnya pengawasan fungsi anggaran sekaligus merupakan cerminan dari buruknya kinerja anggota DPR RI," katanya di Semarang, Kamis.
Ia mengatakan, persetujuan alokasi anggaran yang akan digunakan untuk membangun Gedung DPR yang baru akan menjadi suatu tindakan yang mencederai demokrasi dan amanat rakyat Indonesia secara umum.
Menurut dia, perwujudan demokrasi tidak harus dengan menggunakan biaya mahal atau anggaran yang cukup tinggi untuk membangun Gedung DPR yang baru dengan menggunakan uang yang berasal dari rakyat.
"Demokrasi yang sehat dapat berupa lebih memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan rakyat saat ini," ujarnya.
Proses pembangunan suatu bangunan yang menggunakan uang milik rakyat, kata dia, justru akan menimbulkan kesan bahwa DPR merupakan suatu lembaga yang mewah dan bisa menciptakan kesenjangan sosial antara rakyat dengan wakilnya di pemerintahan.
Ia mengatakan, seharusnya anggota DPR dapat lebih bijak dalam menyikapi hal ini serta lebih fokus pada perbaikan kinerjanya yang akhir-akhir ini banyak mendapat sorotan kurang baik di masyarakat.
"Anggaran pembangunan Gedung DPR baru yang mencapai Rp1,6 triliun akan lebih bermanfaat baik masyarakat jika dialokasikan untuk peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan di Indonesia," katanya.
Ia mengharapkan anggota dewan jangan mengeluarkan suatu wacana kebijakan yang bersifat pragmatis seperti usulan dana aspirasi dan rencana pembangunan Gedung DPR yang baru.
"Setiap kebijakan terkait anggaran pembangunan yang dikeluarkan DPR seharusnya sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang dapat menggerakkan perekonomian rakyat kecil secara nyata," ujar Arief.
DPR merencanakan akan melakukan pembangunan gedung baru dengan anggaran sekitar Rp1,6 triliun yang dilengkapi berbagai fasilitas yang diharapkan dapat menunjang kinerja anggota DPR RI seperti ruang istirahat, ruang rapat, ruang tamu, dan ruang pribadi serta kamar mandi yang cukup mewah. (ANT/K004)
Pewarta: NON
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2010
