"Yang terjadi saat ini justru kesenjangan semakin besar antara hasil riset yang dikeluarkan di dalam negeri dengan kebutuhan industri," kata Wakil Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Prof Amin Subandrio saat dihubungi, Minggu.
Dia mengatakan, banyak hasil riset dari kalangan perguruan tinggi maupun institusi pemerintah serta swasta yang tidak dapat dimanfaatkan kalangan industri.
Kalangan industri akhirnya banyak mencari hasil riset dari luar negeri yang sudah jadi kemudian tinggal membayar lisensinya saja untuk menghindari biaya riset yang terlalu mahal di dalam negeri, paparnya.
Untuk itu, pemerintah akan mengubah paradigma dari kalangan peneliti, agar hasil riset mereka benar-benar bisa diterapkan bagi kepentingan industri, paparnya.
Dia mengatakan, pemerintah akan membiayai melalui APBN riset yang dibutuhkan industri dan masyarakat hanya saja karena dananya terbatas pemerintah telah menetapkan sasaran berdasarkan prioritas.
Saat ini pemerintah telah mengeluarkan PP No. 35 Tahun 2007 yang intinya memberikan insentif fiskal dan non fiskal bagi industri yang menggunakan hasil riset dalam negeri.
Teknis pelaksanaannya berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan karena terkait dengan keringanan pengenaan bea masuk maupun pajak pertambahan nilai untuk barang mewah (PPnBM) bahkan dapat dibebaskan untuk mengganti biaya riset yang dikeluarkan, jelasnya.
"Memang kelihatannya pemerintah akan kehilangan pendapatannya dengan kebijakan tersebut padahal tidaklah demikian. Survei kami justru dalam lima tahun ke depan industri yang berbasis riset akan memberikan keuntungan berlipat yang berarti akan terjadi kenaikan penerimaan pajak," jelasnya.
Pemerintah sendiri sudah menyiapkan 66 topik untuk hasil riset yang akan mendapat insentif, masing-masing terbagi lagi ke dalam lima sampai sepuluh sub topik.
"Semakin cepat produk riset di dalam negeri diaplikasikan di industri maka semakin bagus dalam menyumbang ekonomi di Indonesia," katanya berharap.
(ANT/A024)
Pewarta: NON
Editor: AA Ariwibowo
COPYRIGHT © ANTARA 2010
