Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat akan meningkatkan koordinasi dalam pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur milik pemerintah pusat yang berada di wilayah Pemprov DKI.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo usai rapat pimpinan di Balaikota DKI Jakarta, Senin, mengatakan, koordinasi antara Pemprov DKI dan pemerintah pusat dilakukan dalam hal perawatan dan perbaikan infrastruktur.

"Format kerja sama ini sudah ada. Tetapi untuk detailnya kita akan bahas dengan pemerintah pusat. Karena banyak varian proyek-proyek yang harus kita sharing (berbagi) tanggung jawabnya dengan pusat," kata Fauzi Bowo.

Sedangkan bentuk peningkatan koordinasi yang akan dilakukan dengan membentuk Pokja antara Dinas PU DKI dengan Kementerian Pekerjaan Umum.

Ia mengatakan format koordinasi ini telah dilakukan pada program pengerukan sungai melalui Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) atas pinjaman dana Bank Dunia.

"Jadi format kerja sama ini yang akan kita efektifkan. Hal ini dilakukan belajar dari kejadian lalu, yaitu amblasnya Jl RE Martadinata dan kanal banjir barat (KBB) di Jl Sultan Agung," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah DKI Jakarta, M Tauchid mengatakan, amblasnya Jalan RE Martadinata, Jakarta Utara membuat perekonomian DKI Jakarta merugi sekitar 10 persen.

Kerugian bagi pengusaha antara lain karena transportasi seperti truk kontainer dan angkutan berat harus melalui tol untuk mencapai kawasan Tanjung Priok.(*)
(T.N006/R009)

Pewarta: NON
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2010