"Sebagaimana diduga mengenai negara demokratis, Israel telah --dan masih-- menyelidiki kejadian di flotila menuju Jalur Gaza," demikian isi pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Israel, Rabu larut malam, sebagaimana dikutip dari AFP.
Ditambahkannya, komite penyelidikannya sendiri, yang meliputi dua pengamat internasional, masih bekerja dan Israel juga telah setuju untuk ikut dalam penyelidikan yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon.
"Laporan itu --- bias dan memihak seperti lembaga yang telah menghasilkannya," demikian antara lain isi pernyataan kementerian Israel itu. "Israel ... berpendapat peristiwa flotila tersebut diselidiki secara cukup dan memadai sebagaimana adanya. Semua kesepakatan tambahan dengan masalah ini berlebihan dan tak produktif."
Komisi Hak Asasi PBB sebelumnya menyatakan bukti jelas untuk mendukung hukuman terhadap Israel sehubungan dengan tindakan tentaranya ketika mereka menyerbu armada kapal bantuan menuju Jalur Gaza pada Mei.
Dalam satu laporan bernada pedas, badan PBB menepis argumen Israel bahwa para pegiat di kapal bantu tersebut "melakukan kekerasan sehingga keputusan diambil untuk melepaskan tembakan". Ditambahkannya, sebagian korban tindakan itu sama dengan dengan penghukuman berdasarkan kesimpulan.
Panel tiga ahli internasional pada Rabu, yang diajukan oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk menyelidiki serangan Israel sehingga menewaskan sembilan pegiat pro-Palestina --delapan warga negara Turki dan satu orang Turki-Amerika, juga mengatakan blokade Israel terhadap Jalur Gaza telah mengakibatkan krisis kemanusiaan dan tidak sah.
Israel berkeras tentaranya bertindak "sejalan dengan hukum internasional", dan berkilah "negara itu berhak membalas tindakan kapal yang berusaha melanggar blokadenya atas Jalur Gaza", tempat pejuang Palestina secara rutin menembakkan roket dan mortir ke dalam wilayah Israel selatan.
(C003/A024)
Editor: AA Ariwibowo
COPYRIGHT © ANTARA 2010
