Kepala Subdit Pengawasan Penyakit Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Jakarta, Drh. Bagoes Poermodjaja, M.S., di Mamuju, Selasa, mengatakan evaluasi program hasil kerja sama pemerintah Australia dan Indonesia ini dilakukan seiring dengan berakhirnya masa kontrak kerja sama ini.
"Pemerintah Australia melalui kedutaan besar untuk Indonesia di Jakarta bersama dengan kami selaku mediator kegiatan melakukan evaluasi di wilayah Sulbar maupun Sulsel terkait dengan jalinan kerja sama itu," kata dia.
Menurut dia, kerja sama ini telah berlangsung sejak 2007 melalui organisasi FAO Australia (Lembaga Donor Australia) dan akan segera berakhir masa kontrak kerja samanya.
Makanya, kata dia, sebelum kontrak berakhir, pemberi dana penanggulangan penyakit hewan atau flu burung ini melakukan evaluasi sejauh mana manfaat dan apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan selama ini.
Dikatakan, lembaga donor Australia yang bertandang ke Sulbar tak lain ingin berdialog langsung dengan pelaksana program yang menerima bantuan sehingga mengetahui kegiatan yang telah dilakukan terkait dengan program "Participation Disease Surveillance Response" (PDSR) yang berlangsung selama tiga tahun terakhir.
"Setelah kami melakukan dialog dengan Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) se-Sulbar serta petugas PDSR, ternyata umumnya mengharapkan kerja sama ini tetap berlangsung karena manfaatnya telah dirasakan masyarakat umum maupun pelaku usaha ternak serta pemangku kepentingan yang ada di Sulbar," ungkapnya.
Bagoes mengemukakan, dalam kerja sama yang terjalin selama ini, telah melaksanakan tiga komponen utama yakni mengenai peningkatan penanggulangan kesehatan hewan, peningkatan pengutan kapasitas uji labolatorium hewan, dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) petugas kesehatan hewan.
"Jika hasil kerja sama ini masih dibutuhkan masyarakat di Sulbar, kerja sama ini akan tetap berlanjut," katanya menjelaskan.
Selain itu, kata dia, pihaknya juga akan melihat sejauh mana kesiapan daerah untuk melanjutkan kerja sama ini, baik yang ada di Sulbar maupun di wilayah Sulsel.
Dikatakan, hasil evaluasi ini juga akan menjadi bahan acuan untuk memasukkan usulan kegiatan dalam kegiatan program yang baru. (ACO/K004)
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2010
