"KUD harus ditata dan didata dengan baik untuk kemudian dibina agar kembali aktif seperti masa jayanya dulu," kata Menteri Sjarifuddin Hasan, di Jakarta, Kamis, setelah membuka Rapat Anggota Tahunan (RAT) Induk KUD.
Ia mengatakan, revitalisasi KUD harus menjadi program prioritas, salah satunya untuk memetakan permasalahan yang terjadi pada KUD saat ini.
Menurut dia, dengan merevitalisasi termasuk mendata kembali jumlah KUD termasuk aset, anggota, dan pengurusnya maka akan dapat diketahui kelemahan-kelemahannya serta kemudian dirancang rencana aksi untuk memperbaikinya.
"Saya secara khusus meminta kepada Induk KUD untuk menata kembali anggotanya dan kalau perlu lakukan pergantian pengurus agar terjadi penyegaran dan memberikan kesempatan kepada yang lebih muda," katanya.
Induk KUD sendiri menyatakan mulai bergerak merevitalisasi KUD-KUD yang tersebar di berbagai pelosok Indonesia dan pada tahap awal direvitalisasi sebanyak 2.700 KUD.
"Saat ini yang sudah terdata dan terkonsolidasi sebanyak 2.700 KUD di Jawa, Sumatra Utara, Aceh, dan Sulawesi," kata Direktur Utama Induk KUD, Bambang Eko.
Pihaknya mencatat per tahun 2000 jumlah Koperasi Unit Desa (KUD) di seluruh Indonesia sebanyak 9.400 KUD tetapi banyak dari koperasi-koperasi tersebut yang "mati suri" karena berbagai faktor penyebab.
Saat ini, pengurus INKUD sedang mendata secara lengkap KUD di seluruh Indonesia baik yang mati, kembang kempis, hingga yang sehat dan berkembang.
"Ini menjadi sangat penting mengingat kami sebagai pusat tidak mempunyai data yang akurat mengenai KUD di seluruh negeri," kata Bambang.
Sayangnya pendataan itu tidak terlampau sempurna dilakukan, sebab menurut Bambang, pendataan tersebut membutuhkan dana besar mengingat lokasi KUD tersebar di seluruh pelosok negeri.
Karena itu, pihaknya berupaya mendata kekuatan KUD dari sisi bisnis yang ke depan akan dipetakan sesuai potensi yang dimiliki masing-masing KUD.
"KUD yang beromzet miliaran tentu tidak akan disamakan dengan KUD yang hanya beraset jutaan rupiah," katanya.
Pihaknya juga melakukan pendampingan terhadap KUD dalam hal pengelolaan dan pengawasan keuangan, hingga pengaturan cash flow.
Pihaknya akan menitikberatkan pada usaha-usaha yang berkelanjutan bagi semua KUD dalam merancang program-programnya.
Bambang menambahkan, ke depan pihaknya akan fokus mengembangkan program resi gudang di mana pada tahap awal pihaknya telah menandatangani nota kesepahaman dengan Perum Bulog dalam program pengadaan pangan.
Selain itu, pihaknya mengembangkan program warnet, pembayaran online melalui pusat layanan internet kecamatan, penjualan pulsa, hingga informasi harga.
"Adanya program warnet ini akan menyerap tenaga kerja setidaknya lebih dari 5.000 orang dengan asumsi satu pusat layanan mempekerjakan dua orang," katanya.
Pihaknya juga sedang merampungkan proses kerja sama dengan CPC dari Taiwan untuk pengembangan jarak pagar sebagai bahan baku industri energi alternatif di Kalimantan Timur.
Terkait pupuk, saat ini KUD telah mulai dipercaya oleh pemerintah untuk kembali mendistribusikan pupuk kepada petani. Pihaknya sendiri menyatakan distribusi pupuk itu tidak akan menjadi fokus bisnis KUD melainkan semata untuk memenuhi kebutuhan para petani.
(H016/B010)
Editor: Bambang
COPYRIGHT © ANTARA 2010
