Demikian pernyataan anggota Tim I Komisi VIII (bidang keagamaan dan kesejahteraan sosial) DPR RI, yaitu M Arwani Thomafi (PPP), Iskan Qolbu Lubis (PKS) dan M Oheo Sinapoy (Golkar) di Gedung DPR/MPR Jakarta, Rabu.
Tim I DPR itu menyampaikan pernyataan setelah melakukan peninjauan dan pengecekan penyelenggaraan ibadah haji. Selain Tim I, DPR juga menugaskan Tim II yang masih berada di Mekkah.
Tim I DPR menyimpulan bahwa permasalahan haji dari tahun ke tahun relatif sama, misalnya menyangkut pemondokan, ketersediaan kamar mandi dan air yang memadai, penyediaan makanan, kesehatan serta besarnya biaya yang harus ditanggung oleh calon haji.
Menurut Iskan, hingga penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, pemondokan bagi jemaah calon haji dari Indonesia masih jauh dari Masjidil Haram. Hal itu menimbulkan keluhan jemaah calon haji karena jauhnya pemondokan mengakibatkan jemaah sering kelelahan.
"Ke depan, pemerintah perlu mengupayakan agar pemondokan berada di Ring I atau Ring II yang berbatasan dengan Ring I," katanya.
Arwani mengemukakan, alasan pemerintah menempatkan jemaah calon haji di pemondokan yang jauh dari Masjidil Haram untuk efisiensi. Menurut dia, alasan itu kurang tepat karena jemaah calon haji telah membayar cukup mahal dan jika dibandingkan dengan jemaah calon haji dari negara lain, biaya pemondokan haji Indonesia termasuk tinggi.
Alasan lainnya, kata dia, karena lokasi yang dekat dengan Masjidil Haram telah ditempati jemaah calon haji dari negara lain. Alasan ini ada benarnya dan hal itu disebabkan keterlambatan pemerintah menyiapkan pemondokan.
Menurut dia, pemerintah Indonesia terlambat melakukan negosiasi dengan pihak terkait pemondokan di Arab Saudi, karena itu, pemerintah perlu belajar dari Malaysia dan Turki.
"Kedua negara ini, melakukan negosiasi mengenai pemondokan beberapa hari setelah musim haji selesai dan langsung mem-`booking` tempat pemondokan untuk musim haji tahun depan," katanya.
Karena itu, kata dia, kedua negara dan beberapa negara lainnya memperoleh lokasi yang dekat dengan Masjidil Haram. "Pemerintah perlu mempersiapkan pemondokan lebih cepat. Kita baru beberapa bulan, bahkan baru minggu mengurus pemondokan sehingga dapat lokasi yang jauh," katanya.(*)
Editor: Aditia Maruli Radja
COPYRIGHT © ANTARA 2009
