"Mereka yang telantar itu menjadi tanggung jawab Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji Kementerian Agama," katanya kepada wrtawan di Mataram, Senin.
Jamaah calon haji yang menggunakan ONH plus itu merupakan tanggung jawab Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kementerian Agama, jadi Kanwil Kementerian Agama NTB tidak bisa berbuat banyak soal calon haji yang telantar.
Sebanyak 64 orang calon haji ONH Plus asal Lombok Timur yang diberangkatkan oleh PT Dasa Utama pada 2 Oktober 2010 hingga kini masih telantar di Bali, demikian juga nasib 162 orang yang belum bisa diberangkatkan oleh PT Grand Hero Amani karena mereka tidak memiliki visa haji.
Ia mengaku tidak mengetahui pasti jumlah calon haji ONH plus termasuk yang menghadapi persoalan sekarang, karena itu merupakan tanggungjawab PPIH pusat, semua urusan perusahaan biro perjalanan yang memberangkatkan calon haji langsung dengan PPIH pusat.
Menurut dia, jamaah calon haji yang membayar BPIH lebih besar dibandingkan melalui pemerintah tidak menjadi jaminan bahwa mereka akan berangkat dengan aman, nyaman dan lancar.
"Sekarang terbukti para jamaah calon haji ONH plus tidak bisa diberangkatkan," katanya.
Ia mengatakan, perusahaan swasta yang mengurus sebagian kecil jamaah calon haji dengan BPIH lebih besar belum tentu lancar dibandingkan melalui pemerintah yang mengrus ratusan ribu orang dengan biaya relatif kecil.
Suhaimi mengharapkan para jamaah calon haji dengan ONH plus tersebut bisa segera diberangkatkan agar mereka dapat menunaikan ibadah haji, dan kemungkinan mereka diberangkatkan dari Jeddah langsung ke Arafah.
Sebanyak 162 JCH asal Lombok Timur yang menggunakan ONH plus melalui PT Grand Hero Amani hingga kini belum mendapatkan visa haji.
Salah seorang jamaah calon haji yang juga bendahara kantor Kementerian Agama Lombok Timur Lalu Siarah mengatakan, pimpinan PT Grand Hero Amani hingga kini masih berada di Kedutaan Arab Saudi di Jakarta untuk memperjuangkan visa haji agar bisa berangkat ke Tanah Suci.
(M025/E005/S026)
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2010
