Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum PWI Pusat, Margiono mengatakan kebebasan pers seharusnya diabdikan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kepentingan rakyat. "Berbekal etika profesi yang bertanggungjawab, kita akan terus berupaya meningkatkan pengertian dan pemahaman bahwa kemerdekaan pers hakekatnya memang harus diabdikan kepada kepentingan rakyat," kata Margiono dalam acara ramah tamah dengan pimpinan media di Gedung Dewan Pers di Jakarta, Kamis. Margiono megnatakan `fredom for" layak untuk terus diperjuangkan pers nasional sebagai wujud tanggungjawab dan pengabdian kepada kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Dia mengatakan kemerdekaan pers dari dan untuk rakyat ditetapkan sebagai tema Hari Pers Nasional (HPN) 2009 dengan kesadaran penuh bahwa ditengah-tengah keadaan dunia yang terus bergolak, kondisi bangsa yang masih memprihatinkan serta fragmentasi permaslaahan yang sangat beragam, maka keberpihakan kepada kepentingan rakyat harus menjadi pilihan. Sedangkan Ketua Panitia HPN 2009, Marah Sakti Siregar mengatakan ada tiga acara penting dalam rangkaian peringatan HPN 2009 pada 7 - 9 Februari 2009 dan digelar di Jakarta. Tiga acara penting HPN 2009 yaitu konvensi media massa se-Indonesia ke-enam pada 8-9 Februari 2009 di Hotel Atlet Century, merupakan acara evaluasi tahunan para tokoh dan pimpinan pers nasional menghadapi berbagai masalah strategis baik makro nasional maupun mikro pers. "Ada tiga topik bahasan pada konvensi yaitu Arsitektur Ekonomi Nasional Ditengah Krisis Ekonomi Global, Idealisme Pers Ditengah Canggihnya Teknologi Media dan Peran Media Dalam Menciptakan Pemilu Legislatif dan Pilpres 2009 Secara Berkualitas," kata Marah Sakti. Acara HPN 2009 yang kedua yaitu bakti sosial yang akan dilaksanakan pada 9 Februari 2009 berupa donor darah, dan gerak jalan. Sedangkan acara ketiga yaitu acara puncak HPN 2009 yaitu Malam Pers Perjuangan yang digelar pada 9 Februari 2009 malam di Senayan yang akan diisi dengan penyerahan Anugerah Jurnalistik Adinegoro dan deklarasi bersama penjamin kebebasan pers oleh Jaksa Agung, Kapolri, Menkominfo, Menkumham dan insan pers.(*)

Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2009