Miftah mengatakan hal tersebut terkait dengan perbedaan pendapat antara Menakertrans Muhaimin Iskandar dengan beberapa asosiasi Penyelenggara Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).
Menurut dia, Menakertrans tidak berhenti melakukan pembenahan sistem pelayanan TKI hanya karena adanya tekanan yang dilakukan oleh asosiasi PPTKIS.
"Justru saat ini seharusnya dijadikan momentum untuk membenahi keseluruhan sistem yang diduga ada, termasuk asuransi. Praktik penempatan TKI sudah mirip "mafia", Cak Imin harus tertibkan," kata Miftah.
SBMI selama ini menduga bahwa PPTKIS banyak yang nakal dalam menempatkan TKI. Biaya penempatan yang dibebankan kepada TKI yang cukup tinggi ditengarai penuh dengan unsur ketidakadilan.
"Selain itu, PPTKIS yang diduga nakal juga bermain mata dengan asuransi. Diskon yang gila-gilaan membuat PPTKIS untung, belum lagi kalau ada klaim yang tidak dibayarkan. SBMI mendukung kebijakan baru penataan asuransi TKI, membuat oknum PPTKIS tidak bisa berbuat nakal lagi dan TKI lebih terlindungi," tambah Miftah.
Sebelumnya, Ketua Himpunan Pengusaha Penyalur Tenaga Kerja Indonesia (Himsataki) M Yunus Yamani memprotes kebijakan Menakertrans karena hanya menunjuk satu konsorsium pengelola asuransi TKI. Himsataki berpandangan bahwa penunjukan itu bertentangan dengan UU No. 5/1999 tentang larangan monopoli.
Kemenakertrans sendiri, melalui Kepala Biro Hukum Sunarno, membantah telah melanggar karena proses seleksi sudah dilaksanakan dengan variabel yang ketat.(*)
(ANT/R009)
Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2010
