"Pemerintah Provinsi Maluku mendukung penundaan kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Negeri Belanda," Kata Gubernur Ralahalu usai melakukan pertemuan dengan Dirjen Kerja sama Asean, Djauhari Oratmangun, di Ambon, Rabu malam.
Ralahalu mengatakan, keputusan penundaan rencana kunjungan ke Belanda yang dilakukan Presiden Yudhoyono sudah tepat karena menyangkut harga diri dan kehormatan bangsa. "Ini menyangkut kehormatan dan harga diri bangsa Indonesia," ujarnya.
Menurut Gubernur, rencana penangkapan Presiden Yudhoyono yang dituding sekelompok orang di negeri Kincir Angin itu yang mengatas namakan gerakan Republik Maluku Selatan (RMS), telah mencederai hubungan bilateral Indonesia-Belanda yang selama ini terjalin baik.
"Seharusnya hubungan yang telah membaik itu tidak dinodai oleh kepentingan sekelompok orang, karena berdampak bagi ketidak harmonisnya hubungan antara kedua negara," katanya
Gubernur mengakui, apa yang dilakukan kelompok RMS di Belanda tersebut, tidak berdampak pada situasi kondusif di Maluku.
"Sama sekali tidak berdampak dan masyarakat tidak terpengaruh, terbukti kegiatan bertaraf internasional yakni Ambon Jazz Plus Festival (AJPF) 2010 dan Workshop Asean Baru yang dihadiri sejumlah Duta Besar (Dubes) negara sahabat akan berlangsung di Ambon, 8-10 Oktober," katanya.
Gubernur juga mengimbau kepada masyarakat Maluku untuk tidak terprovokasi dengan ulah sekelompok orang tersebut. "Mari kita jaga stabilitas keamanan yang semakin kondusif, jangan mencederai jerih juang para pahlawan asal Maluku," katanya.
Ralahalu juga menegaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan harga mati bagi rakyat Maluku, karena berdirinya NKRI merupakan hasil perjuangan putra putri terbaik Indonesia termasuk dari Maluku.
"Harus diingat Maluku merupakan satu dari delapan Provinsi yang mendirikan negara ini," kata Ralahalu.
Seperti diberitakan sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunda kunjungan kenegaraannya ke Belanda, pada Selasa (5/10), karena adanya gerakan di Belanda yang akan menangkap dirinya dengan isu pelanggaran HAM di Indonesia.
Kepala Negara belum bisa memastikan kapan akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Belanda. Ia mengatakan, kunjungan akan dilakukan setelah semuanya jelas.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sedianya melakukan kunjungan kenegaraan ke Belanda selama tiga hari atas undangan Ratu Beatrix. (ANT-184/K004)
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2010
