Karimun, Kepri (ANTARA News) - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Provinsi Kepulauan Riau menegaskan rencana demonstrasi atas kasus ijazah Bupati Karimun adalah aksi damai dan bukan untuk aksi berbuat onar.

"Tidak ada niat kami untuk berbuat rusuh, apalagi sampai mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Aksi kami adalah aksi damai," kata `caretaker` Ketua PMII Kepri Hendriyanto, ketika dihubungi dari Tanjung Balai Karimun, Minggu.

Hendriyanto menilai reaksi sejumlah organisasi massa, pemuda, LSM serta tokoh masyarakat terlalu berlebihan menyikapi unjuk rasa yang direncanakan digelar pada 12 Oktober 2010 yang merupakan Hari Jadi Kabupaten Karimun ke-11.

"Kami hanya menyampaikan aspirasi sekaligus meminta penjelasan langsung dari bupati terkait ijazah Mualim Pelayaran Interinsuler (MPI) yang disebut-sebut palsu," ujarnya.

Dia mengatakan, PMII Kepri masih membahas kemungkinan aksi tersebut tetap dilakukan pascapenolakan sejumlah ormas dan tokoh masyarakat atas rencana aksi mereka.

"Besar kemungkinan tetap kami gelar pada hari itu, namun jumlah massa mungkin dikurangi, bukan seratus orang seperti yang kami beritahukan pada polisi," tuturnya.

Pada kesempatan itu dia mengatakan, aksi tersebut murni dari mahasiswa yang didanai secara swadaya.

"Tidak benar kami ditunggangi, kalau ada sponsor kami pun tidak perlu repot mengumpulkan dana dari anggota," katanya menegaskan.

Diberitakan, 80 pengurus ormas, OKP, LSM, pemuda, tokoh masyarakat dan tokoh adat menolak adanya aksi demo pada Hari Jadi Kabupaten Karimun itu.

Penolakan itu tertuang dalam pernyataan sikap bersama yang ditandatangani dalam pertemuan bersama Lembaga Kerukunan Nasional (LKN) di Gedung Nasional Tanjung Balai Karimun, Minggu siang.

Pimpinan ormas menolak demo untuk menjaga situasi agar tetap kondusif dan damai. (ANT-028/K004)

Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2010