"Pelibatan komponen masyarakat lokal sebagai pelaku utama dan penerima manfaat yang dikelola secara transparan dan akuntabel, merupakan konsep dari penjualan karbon dari hutan Aceh," kata Gubernur Aceh Irwandi Yusuf di Banda Aceh, Senin.
Nantinya negara maju akan memberikan kompensasi yang harus dibayar oleh negara-negara industri penyumbang gas emisi di dunia.
Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekda Aceh Husni Bahri TOB saat membuka kegiatan konsultasi regional penyusunan strategi nasional (Stranas) REDD plus, region sumatera bagian utara dan barat, Gubernur menyatakan, komitmen pemerintah Aceh untuk menjaga kelestarian hutan bukanlah sebuah kebijakan yang utopis.
Kondisi ini, lanjutnya, sesungguhnya bertujuan membangun sistem tata kelola kehutanan dalam rangka mengembangkan program reduksi emisi sektor kehutanan Aceh dan mendukung kebijakan nasional untuk mengurangi emisi sebesar 26 persen.
Aceh, sebut gubernur, menawarkan tiga wilayah andalannya sebagai wilayah penghasil karbon yang dinilai cukup berperan penting dalam mengurangi emisi yang diproduksi negara-negara maju (industri), yakni kawasan Ulu Masen, Leuser, dan kawasan Rawa Tripa.
Ketiga wilayah ini diharapkan ke depan akan mendorong produktivitas penanaman modal di sektor pengelolaan sumber daya alam namun menghindari prinsip eksploitasi, namun mengarah pada bisnis pemanfaatan jasa lingkungan seperti air, energi dan karbon.
Sementara itu, staf ahli menteri bidang maritim dan tata ruang kementrian PPN/BAPPENAS mengatakan pembahasan Stranas REDD ini merupakan langkah untuk menyempurnakan strategi nasional yang sebelumnya yang telah disusun oleh Kementrian Kehutanan, yang disusun dari rangkaian kegiatan dan proses penyusunan strategi nasional REDD plus melalui tahapan regional.
"Tujuan konsultasi regional adalah untuk mendiseminasikan draft strategi nasional REDD plus dan mendapatkan berbagai macam informasi dari sektor rill dari pelaku di lapangan, sehingga implementasinya akan mudah di seluruh Indonesia," katanya.
Konsultasi regional region Sumatera bagian utara dan barat, dihadiri oleh 100 orang peserta yang berasal dari berbagai unsur perwakilan pemerintah propinsi, Bappeda, dinas kehutanan dan balai taman nasional. (ANT-140/K004)
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2010
