Menurut Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah, selama surat edaran yang telah disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri bahwa setiap instansi di Indonesia terkait dengan interaksi dengan Taiwan tidak dimungkinkan memperlakukan Taiwan.
"Kita belum tahu. Tapi saya rasa, selama BKPM mematuhi surat edaran itu, tidak akan dilakukan oleh BKPM," kata Teuku di Gedung DPR, Jakarta, Rabu.
Ia menyebutkan, bila terjadi pertemuan tersebut dan mengatas-namakan negara atau merepresentasikan diri dari Indonesia, Kementerian Luar Negeri akan memberikan peringatan.
"Kita akan memberikan pemberitahuan, mengingatkan. Kita maklumi pergantian di instansi terus berubah, maka harus diingatkan kembali," kata Teuku.
Surat edaran untuk tidak berhubungan dengan Taiwan sudah lama dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri.
Sebenarnya, kata dia, sudah beredar sejak lama kepada setiap instansi pemeritah terkait dengan interaksi dengan Taiwan, sebab ada kebijakan "One China Policy" yang tidak memungkinkan bagi Indonesia memperlakukan Taiwan sebagai negara," kata Teuku.
"Kalaupun ada interaksi secara non formal, kalaupun ada perwakilan dari Indonesia, kan ada Kamar Dagang dan Industri (Kadin)," kata dia.
Ketika ditanya soal pertemua pengusaha Taiwan dengan BKPM yang notabene adalah institusi pemerintah, Teuku mengatakan, kalau sifatnya interaksi ekonomi tidak masalah selama tidak dalam kontek non pemerintah.
"Yang penting tidak ada representasi pemerintah dalam pertemuan itu," ujar Teuku.
Sementera itu, anggota Komisi I DPR Fayakhun Andriadi mengatakan, pertemuan antara BKPM dengan pengusaha Taiwan harus mendapat persetujuan dari Kementerian Perdagangan dan KADIN.
"Memang kita tidak punya hubungan dengan Taiwan dalam hal diplomatik. Tapi untuk kerjasama ekonomi tak masalah, asal ada izin dari Kementerian Perdagangan dan KADIN," kata Fayakhun.
Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal Gita Wiryawan mengakui telah bertemu dengan pengusaha Taiwan pada 1 Oktober 2010, namun pertemuan itu dalam kerangka peningkatan kerja sama investasi di Indonesia.
Gita mengatakan, pihaknya memberlakukan standar perlakuan yang sama terhadap semua investor asing, termasuk kepada pengusaha Taiwan maupun China. "Kami akan perlakukan sama," katanya.
Gita membenarkan, telah menerima kunjungan sekitar 150 pengusaha dari Taiwan pada 1 Oktober 2010. "Ya mereka datang. Masa` kita tolak," katanya.
Dia mengatakan, kedatangan itu dalam rangka peningkatan kerja sama investasi. Selama ini, memang investasi pengusaha Taiwan di Indonesia menempati posisi penting, bahkan melebihi total investasi dari China.
Ketika ditanya kebijakan pemerintah Indonesia "One China Policy", dia mengatakan, pertemuan itu semata-mata untuk kepentingan peningkatan investasi. "Kita tidak diskriminatif. Kalau ada pengusaha dari China datang juga kita terima," katanya.
Dia mengatakan, yang perlu diwujudkan ke depan adalah peningkatan investasi dari Taiwan maupun China di Indonesia. "Ke depan bagaimana agar sama-sama diperbesar," katanya.
Menurut Radio Taiwan International (RTI), Menteri Ekonomi Republik Tiongkok Shih Yen-shiang tanggal 30 September memimpin rombongan representatif pengusaha Taiwan mengadakan kunjungan ke Indonesia. Pejabat mengatakan, Shih Yen-hsiang tanggal 1 Oktober mengadakan pertemuan dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Gita Wiryawan.
BPKM bertanggung jawab mempromosikan berbagai investasi pengusaha asing dan domestik di dalam negeri, selain itu mengadakan pemeriksaan dan memberikan ijin bagi investasi di dalam negeri.
Saat ini Indonesia sedang melaksanakan program pembangunan Infrastruktur 5 tahun bernilai 156 miliar dolar Amerika, tapi Indonesia hanya bisa mempersiapkan dana sekitar separuhnya, sisanya membutuhkan dukungan investasi dari sektor swasta. Sedangkan pengusaha Taiwan di pandang sebagai salah satu sumber yang bisa menyediakan dana ini.
Shih Yen-hsiang mengatakan, Indonesia adalah negara tujuan investasi paling utama Taiwan di Asia Tenggara. Sampai bulan Juni tahun ini, investasi Taiwan di Indonesia mencapai 14 miliar dolar AS. Indonesia akan menjadi negara yang menjadi sasaran partisipasi Taiwan dalam pembangunan infrastruktur di luar negeri. (*)
(ANT-134/M012/R009)
Pewarta: NON
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2010
