Hal ini ditegaskan oleh Ketua Panitia Penyelanggara Rapimnas I Partai Golkar Firman Soebagyo dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.
"Resuffle tidak akan dibahas dalam rapimnas, karena itu bukan menjadi `domainnya` (wilayahnya) partai politik seperti Golkar, itu `domainnya` Presiden," katanya.
Menurut dia, meski partai berlambang pohon beringin ini memantau perkembangan terkait dengan kabinet, namun pihaknya tidak melakukan evaluasi.
"Golkar tidak pernah melakukan evaluasi, kita hanya sekedar mengamati perkembangan saat ini, evaluasi hak prerogatif presiden," tegasnya.
Ia juga mengatakan, pihaknya tidak akan mendorong terjadinya reshuffle atau meminta-minta jabatan menteri. "Namun kita siap bila diminta," katanya.
Menurut dia, selama ini penentuan menteri dalam kabinet dikesankan hanya bagi-bagi kekuasaan. Hal ini, menurut dia tidak tepat, sebab menteri merupakan posisi yang strategis.
"Harusnya kompetensi menjadi ukuran dasar. Apalagi kalau parpol `mengkapling` posisi menteri dari awal tanpa melihat kompetensi dari orang yang ditunjuk, ini akan berbahaya ke depan, karena tugas dari pemerintah menghadapi globalisasi sangat berat," katanya.
Selain itu, ia juga mengungkapkan pihaknya tidak memasukkan agenda terkait sekretariat gabungan dalam rapimnas. Namun demikian, pihaknya siap menjawab bila ada kader yang menanyakan terkait setgab.
Ia mengatakan, banyak pertanyaan dari kalangan internal Golkar mengapa setgab tidak mengakomodasi beberapa usulan Golkar yang positif.
Hal ini, menurut dia, karena setgab belum konsisten terhadap hasil-hasil pertemuan yang telah dilakukan.
Golkar, menurut dia, masih menyesalkan penolakan usulan menaikkan defisit APBN dari 1,7 persen menjadi 2,1 persen padahal telah dibahas di setgab.
"Padahal penambahan defisit tersebut untuk pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan dalam membangun perekonomian," katanya.(*)
(T.M041/D009/R009)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2010
