"Saya tantang semua ini di Indonesia. Saya akan beri imbalan tiket pulang pergi dan nginap di hotel. Kami akan memberikan jaminan keamanan, itu yang penting," kata Mahfud dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa.
Mahfud mengungkapkan hal tersebut berkaitan dengan banyaknya rumor bahwa putusan di Mahkamah Konstitusi (MK) yang sedang menangani sengketa Pilkada rawan mafia perkara.
Ketua MK menyebut rumor mafia perkara ini kembali marak semenjak masuknya perkara-perkara dari wilayah Papua.
Mahfud mencontohkan ketika menangani sengketa Pilkada Kabupaten Teluk Bintuni yang mendapatkan laporan ada pegawai MK yang meminta uang Rp15 juta untuk keperluan perkara.
"Saya persilahkan orang tersebut ke ruangan saya, tetapi orang tersebut justru mengabari bahwa pegawai yang meminta uang itu sudah kabur," jelasnya.
Mahfud menegaskan bahwa adanya rumor mafia perkara di MK hanya sebatas rumor saja karena hingga sekarang belum ada bukti konkret.
"Hingga saat ini kami bersih 100 persen. Kalau Anda punya bukti silakan, tapi kalau ada yang bisa membuktikan diantara kami terlibat dalam mafia perkara akan kami beri hadiah," tegasnya.
Mahfud juga menambahkan, dirinya tidak pandang bulu jika memang ada pegawai MK atau hakim-hakim konstitusi yang terlibat perkara dan akan melaporkannya ke pihak terkait.
"Bahkan saya sudah sampaikan ke Kabareskrim. Banyak pimpinan malu bahwa instansinya ada koruptor, malah mereka melindungi anak buah. Saya akan bangga kalau saya bisa menemukan itu. Saya akan bangga pada orang yang melaporkan," jelasnya.
Dia mengungkapkan, banyak laporan korupsi di MK yang justru tidak terbukti. Sebab, katanya, laporan itu dibuat oleh orang-orang yang merasa kalah berperkara di MK.
"Rumor itu biasanya dari orang-orang yang mengambil keuntungan dari yang berperkara dan mau menang," pungkasnya.
(J008/R010/S026)
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2010
