Dia juga mengingatkan pemerintah untuk tidak perlu melakukan hal itu karena hal itu akan membuat pemerintahan menjadi tidak stabil.
"Jangan desak pemerintah untuk lakukan reshuffle karena tidak akan efektif dan tidak akan membantu menyelesaikan persoalan bangsa ini," kata Anis, Jakarta, Selasa.
Ia menambahkan, bila setiap tahun ada isu reshuffle, otomatis kinerja pemerintah akan terganggu dan akhirnya tidak berjalan dengan efektif.
"Kita bisa belajar dari Orde Lama yang kerap melakukan reshuffle, kinerja tidak juga membaik dan pada akhirnya rezim Orde Lama sendiri yang rontok dan ambruk. Kita harapkan tidak terjadi lah reshuffle tersebut. Di samping itu Presdiden Susilo Bambang Yudhoyono pun belum membicarakan hal itu dengan kita," kata Wakil Ketua DPR itu.
Ia menilai, sejauh ini, kinerja dari menteri Kabinet Indonesia Bersatu II masih berjalan dengan baik dan tidak ada masalah sama sekali, termasuk dengan kinerja dari partai lain seperti PAN, PPP dan PKB.
Kritik yang sebelumnya dilontarkanpun, menurut dia,
merupakan hasil survei internal PKS sendiri yang ditujukan pada bidang, bukan pada menterinya.
"Kami melihat kinerja mereka masih baik-baik saja. Kalaupun kami mengkritik kinerja itu, lebih pada hasil survei kami di internal, di mana menurut survei tersebut kinerja di bidang hukum dan ekonomi masih harus diperbaiki namun bukan pada menterinya. Kami kan tidak bisa menyalahkan menteri yang diberi target namun ternyata anggaran untuk menjalankan program tidak ada," jelasnya.
Ia juga menjelaskan, kalau ada reshuffle, bukan merupakan solusi yang tepat untuk meningkatkan kinerja kabinet.
Jika tetap ada reshuffle, maka itu hanya akan menjelaskan publik bahwa ada pihak yang dijadikan kambing hitam atas kekurangan pemerintahan saat ini.
"Kebiasaan mencari-cari siapa yang salah adalah kebiasaan yang harus ditinggalkan dan sebaiknya pemerintah fokus pada peningkatan kinerja kabinetnya," kata Anis.
Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengimbau agar partai koalisi tidak perlu risau akan soal reshuffle bila mana menjadi sebuah kenyataan.
"Kami menyerukan agar mitra koalisi untuk tidak
khawatir berlebihan. Harus disadari bahwa itu kewenangan Presiden. Kami pun akan ikhlas kalau kami kena. Tetapi, kalau diberi kepercayaan juga akan kami pertanggungjawabkan," ujar Priyo. (ANT/K004)
Pewarta: NON
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2010
