Surabaya (ANTARA News) - Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral dinilai Pusat Studi Kebijakan Publik atau Puskepi memiliki rapor positif saat menjalankan tugas sebagai bagian Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.

"Selama setahun menyandang status menteri, keduanya bisa memenuhi target program yang ditetapkan Presiden terpilih," kata Direktur Puskepi, Sofyano Zakaria yang dihubungi di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, parameter penilaian itu didasarkan bagaimana kemampuan pejabat tinggi itu menyusun dan mencanangkan program kerja diantaranya jangka pendek, menengah, dan panjang.

"Upaya itu, jadi dasar kebijakan yang berorientasi terhadap peningkatan kinerja baik dilihat dari pencapaian misi maupun tugas pokok yang diemban kedua menteri," ujarnya.

Ia mencontohkan, penilaian untuk kinerja Menteri Negara BUMN, Mustafa Abubakar positif karena pencapaian dividen BUMN terealisasi baik. Buktinya, PLN dan BRI mendapatkan apresiasi Presiden sebagai BUMN terbaik.

"Performa itu menunjukkan Kementerian Negara BUMN yang membina PLN dan BRI memiliki andil terhadap prestasi besar tersebut," katanya.

Sementara itu, tambah dia, kinerja Menteri ESDM, Darwin Z. Saleh jika dikaitkan dengan "lifting" minyak nyaris tidak beda dengan para menteri di bidang serupa pada era reformasi.

"Namun, Darwin memiliki kelebihan tersendiri karena telah merencanakan kebijakan mendasar terkait energi," katanya.

Salah satunya, ulas dia, penggalakan program konservasi, diversifikasi energi, dan energi baru terbarukan (EBT). Program EBT telah dimulai dan ditindak lanjuti dengan pembentukan Direktorat Jenderal EBT.

"Apresiasi Presiden terhadap PLN sebagai salah satu BUMN terbaik juga tidak lepas dari kinerja Darwin," katanya.

Di sisi lain, lanjut dia, ada juga penilaian pihak tertentu atas kinerja para menteri telah dikuasai kepentingan politik kalangan tertentu. Bahkan, dinilai menjadi ajang dan lokomotif untuk mencapai tujuan tertentu.

"Selama tidak ada parameter pencapaian yang harus diraih menteri, setiap penilaian selain Presiden hanya pendapat pribadi bersifat ramalan individu," katanya.
(ANT071/M027)

Pewarta: NON
Editor: Aditia Maruli Radja
COPYRIGHT © ANTARA 2010