Yogyakarta (ANTARA News) - Sebanyak 15 dari 400 pemerintah daerah yang telah diaudit pada 2009 mendapatkan predikat terbaik wajar tanpa pengecualian, kata Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Mardiasmo.

"Seluruh pemerintah daerah di Indonesia berjumlah 524, tetapi baru 400 yang telah diaudit BPKP, dan hanya 15 yang memperoleh predikat terbaik wajar tanpa pengecualian. Sisanya sebanyak 385 pemerintah daerah belum berhasil mendapatkan predikat itu," katanya di Yogyakarta, Jumat.

Menurut dia, pada upacara serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPKP DIY dari Suwartomo kepada Bambang Setiawan, satu-satunya provinsi yang sudah mencapai predikat terbaik wajar tanpa pengecualian adalah Sulawesi Utara.

"DIY bersama provinsi lainnya belum mampu mencapai predikat terbaik wajar tanpa pengecualian. Salah satu penyebabnya adalah permasalahan pengelolaan aset daerah," katanya.

Oleh karena itu, diperlukan koordinasi antara Kementerian Keuangan terutama Direktorat Jenderal (Ditjen) Kekayaan Negara, Kepala Perwakilan BPKP, dan Kantor Perbendaharaan.

"Dengan demikian, aset bisa langsung dinilai, diverifikasi, didata masuk database, masuk di Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) barang milik daerah. Jadi, aset langsung dimasukkan," katanya.

Ia mengatakan pada dasarnya setiap gubernur berusaha mencapai wajar tanpa pengecualian seperti yang dilakukan Riau dan DIY dengan membuat pin bertuliskan "menuju WTP" dan dipakai setiap pejabat.

"Kami telah bersepakat dengan gubernur DIY untuk mengoptimalkan inventarisasi aset karena banyak aset baik nasional, pusat maupun daerah belum tertata dan masuk database. Kami sudah bersama-sama membuat rencana aksi yang lebih operasional," katanya.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan anggaran 2010 dari DIY dalam pertanggungjawabannya diharapkan sudah bisa mencapai wajar tanpa pengecualian.

"Kami berharap DIY bisa mencapai predikat terbaik karena hanya tinggal satu permasalahan yang belum selesai, yakni terkait pengelolaan dan penataan aset," katanya.

Suwartomo selanjutnya akan menjabat sebagai Kepala Biro Keuangan BPKP, sedangkan Bambang Setiawan sebelumnya menduduki jabatan Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Timur.(*)
(L.B015*H008/M008/R009)

Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2010